Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Nasdem: Pertemuan Pak Presiden dengan Pak Surya Paloh Bagus

Kompas.com - 30/01/2023, 16:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh baik untuk kepentingan pembangunan nasional.

Namun, Johnny tidak menjelaskan apa isi pertemuan kedua tokoh tersebut.

"Kalau itu kan Pak Surya dan Bapak Presiden yang tahu isinya lah. Nanti dari mereka saja," ujar Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Muhaimin Iskandar Harap Reshuffle Kabinet Tingkatkan Kinerja Pemerintah, Bukan Hanya Politis

"Pertemuannya bagus, baik, ya untuk kepentingan pembangunan nasional kita yang lebih lancar di tengah situasi yang penuh tantangan," tegasnya.

Kemudian saat disinggung soal isu perombakan (reshuffle) kabinet di balik pertemuan itu, Johnny tidak memberikan jawaban.

Begitu pula saat dirinya ditanya soal kemungkinan reshuffle pada Rabu Pon, 1 Februari 2023 atau lusa, Johnny juga tidak menjawab.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada Reshuffle Kabinet

Ketika wartawan meminta tanggapan soal bagaimana menteri-menteri dari Partai Nasdem menyikapi hari-hari terakhir apabila reshuffle jadi dilakukan pada Rabu lusa, Johnny tetap tidak menjawab.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu segera masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan istana.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (26/1/2023).

Informasi tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto.

“Saya dengar begitu (ketemu Kamis sore). Tapi isi pembicaraannya saya belum mendapatkan konfirmasi dari Ketum,” ujar Sugeng dihubungi Kompas.com, Jumat (27/1/2023).

Ia mengungkapkan pertemuan keduanya berlangsung lebih dari satu jam.

Pihak istana pun membenarkan bahwa Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh di istana pada Kamis sore.

Baca juga: Jokowi soal Bakal Reshuffle pada Rabu Pon 1 Februari: Masa? Tunggu Saja...

"Betul ada pertemuan tersebut kemarin sore," ujar Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat dikonfirmasi, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Beda Pendapat, Hakim Saldi Isra: Pemilu Orde Baru Juga Sesuai Prosedur, tapi Tidak Adil

Beda Pendapat, Hakim Saldi Isra: Pemilu Orde Baru Juga Sesuai Prosedur, tapi Tidak Adil

Nasional
Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Nasional
MK Nilai Kegiatan Bagi-bagi Uang Gus Miftah Tak Berkaitan dengan Kampanye

MK Nilai Kegiatan Bagi-bagi Uang Gus Miftah Tak Berkaitan dengan Kampanye

Nasional
MK: Pengalihan Citra Petahana ke Paslon Tertentu Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu

MK: Pengalihan Citra Petahana ke Paslon Tertentu Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu

Nasional
Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin: Tak Beralasan Menurut Hukum

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin: Tak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
MK Nilai Airlangga Tak Terbukti Langgar Pemilu karena Bagi-bagi Sembako Sesuai Putusan Bawaslu

MK Nilai Airlangga Tak Terbukti Langgar Pemilu karena Bagi-bagi Sembako Sesuai Putusan Bawaslu

Nasional
MK Anggap Kegiatan Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

MK Anggap Kegiatan Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

Nasional
MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim 'Dissenting Opinion'

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim "Dissenting Opinion"

Nasional
Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com