Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Iskandar Harap "Reshuffle" Kabinet Tingkatkan Kinerja Pemerintah, Bukan Hanya Politis

Kompas.com - 30/01/2023, 12:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap, reshuffle atau perombakan kabinet tidak hanya dilakukan karena alasan politis, tapi untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

"Reshuffle hendaknya tidak sekadar politis, tapi meningkatkan kinerja pemerintah," kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada Reshuffle Kabinet

Adapun belakangan ini berembus isu perombakan kabinet. Isu itu makin menguat karena 1 Februari akan jatuh pada Rabu Pon. Adapun Rabu Pon adalah hari istimewa pemerintahan Jokowi, karena reshuffle kabinet biasanya terjadi pada Rabu Pon.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu pun enggan berspekulasi soal kemungkinan akan adanya kader dari partai politik tertentu yang tersingkir dari kabinet dalam reshuffle kali ini.

Cak Imin menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo dan PKB menghormati keputusan Presiden nantinya

Ia pun mengaku belum mendengar kabar mengenai akan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Saya belum mendengar sama sekali soal reshuffle, belum diajak bicara, dan prinsipnya sama, reshuffle itu kewenangan presiden dan kita mendukung apapun keputusan presiden," kata Cak Imin.

Baca juga: Jokowi soal Bakal Reshuffle pada Rabu Pon 1 Februari: Masa? Tunggu Saja...

Cak Imin pun menyatakan bahwa ia tidak akan menyetorkan nama-nama kader PKB untuk diajukan sebagai menteri meski menurutnya banyak kader PKB yang layak jadi menteri.

"PKB enggak perlu mengusulkan siapapun untuk di-reshuffle atau tidak, karena presiden datanya lebih tahu daripada kita," ujar dia.

Jokowi sebelumnya meminta agar semua pihak menunggu saja perihal kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet yang mungkin terjadi pada 1 Februari 2023.

Awalnya, saat ditanya awak media, Jokowi merasa heran jika pada 1 Februari nanti merupakan Rabu Pon. "Hmm? Masa?" tanya Jokowi saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Jokowi lagi-lagi mengulang 'keheranannya' perihal Rabu Pon yang akan jatuh pada 1 Februari. Lalu, Jokowi terkekeh. Dia meminta agar menunggu saja.

"Rabu Pon? Bener? Ya nanti tunggu saja," ucapnya.

Jokowi sebenarnya telah melempar sejumlah sinyal reshuffle dalam beberapa kesempatan terakhir. Namun, dia selalu meminta agar masyarakat untuk menunggu keputusan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Yakin KPK Bisa Tangkap Harun Masiku jika Tak Ikuti Angin Kekuasaan

Eks Penyidik Yakin KPK Bisa Tangkap Harun Masiku jika Tak Ikuti Angin Kekuasaan

Nasional
Kader PKS Rangkap Jadi KPPS, KPU Gelar Pileg Ulang di Sorong 29 Juni

Kader PKS Rangkap Jadi KPPS, KPU Gelar Pileg Ulang di Sorong 29 Juni

Nasional
Pemerintah Siapkan Sanksi bagi ASN Terpapar Judi Online

Pemerintah Siapkan Sanksi bagi ASN Terpapar Judi Online

Nasional
Mendagri Lantik Staf Ahli Kemenpora Jadi Pj Gubernur Lampung

Mendagri Lantik Staf Ahli Kemenpora Jadi Pj Gubernur Lampung

Nasional
Resolusi Haji 2024: Skema Murur yang Melindungi Puluhan Ribu Lansia

Resolusi Haji 2024: Skema Murur yang Melindungi Puluhan Ribu Lansia

Nasional
Jika PKS Dapat Jatah Cawagub Jakarta Lewat Koalisi Prabowo, Kaesang Diprediksi 'Out'

Jika PKS Dapat Jatah Cawagub Jakarta Lewat Koalisi Prabowo, Kaesang Diprediksi "Out"

Nasional
Staf Hasto PDI-P Tiba di KPK Jadi Saksi Harun Masiku

Staf Hasto PDI-P Tiba di KPK Jadi Saksi Harun Masiku

Nasional
'Suasana di Mina Mirip Barak Pengungsian, Para Tamu Tuhan Tidak Nyaman'

"Suasana di Mina Mirip Barak Pengungsian, Para Tamu Tuhan Tidak Nyaman"

Nasional
Soal Bansos Judi 'Online', Anggota DPR: Mereka Bukan Korban, tetapi Pelaku Pidana

Soal Bansos Judi "Online", Anggota DPR: Mereka Bukan Korban, tetapi Pelaku Pidana

Nasional
Eks Penyidik Sebut Harun Masiku Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Eks Penyidik Sebut Harun Masiku Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Maraknya Judi “Online”: Di Antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Maraknya Judi “Online”: Di Antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Harun Masiku, Staf Hasto PDI-P Akan Penuhi Panggilan KPK

Kasus Harun Masiku, Staf Hasto PDI-P Akan Penuhi Panggilan KPK

Nasional
PPATK Sebut Transaksi Judi 'Online' ke 20 Negara Capai Rp 5 Triliun

PPATK Sebut Transaksi Judi "Online" ke 20 Negara Capai Rp 5 Triliun

Nasional
Ironi Penanganan Judi 'Online' di Indonesia: Bukan Barang Baru, tapi Tak Juga Terselesaikan

Ironi Penanganan Judi "Online" di Indonesia: Bukan Barang Baru, tapi Tak Juga Terselesaikan

Nasional
Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com