Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 30/01/2023, 15:55 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah satu-satunya partai yang sejalan dan senapas dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Hal ini ia sampaikan saat berbicara dalam acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang diselenggarakan PKB di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

"Satu-satunya Partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB, ini apa adanya yang saya ngomong apa adanya, enggak bisa meninggalkan sejarah," kata Said, Senin.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Sebut Kader NU Agak Madesu Gara-gara Politik Pragmatis

Said menuturkan, sejarah mencatat bahwa pada 1998 silam ada Tim Lima yang dibentuk PBNU untuk menggagas partai politik untuk menaungi aspirasi warga NU, partai ini kelak menjadi PKB.

Tim Lima itu terdiri dari para pengurus PBNU yang saat itu sedang menjabat yakni dirinya, Ma'ruf Amin, M Dawam Anwar, M Rozky Munir, dan Ahmad Bagja.

Tim Lima, kata Said, dibantu oleh Tim Sembilan yang anggotanya juga berlatar belakang kader NU, salah satunya adalah Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB saat ini.

Ia menyebutkan, Tim Lima dan Tim Sembilan bekerja berbekal surat keputusan dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ketua umum PBNU saat itu.

"Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Enggak mungkin, enggak mungkin, itu melupakan sejarah itu," ujar Said.

"Itu karena enggak senang dengan Pak Muhaimin barangkali yang ngomong gitu itu," imbuh dia.

Said melanjutkan, nilai-nilai yang dianut PKB dan NU juga sama yakni Islam ahlussunnah wal jamaah.

Baca juga: Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU): Latar Belakang, Tokoh, dan Tujuannya

Struktur organisasi PBNU dan PKB juga serupa, yakni memiliki sebuah lembaga yang punya otoritas mutlak yakni rais aam di PBNU dan dewan syuro di PKB.

"Harus kita selalu suarakan, PKB adalah NU, NU adalah PKB, harus terus disuarakan itu, enggak boleh surut, enggak boleh kendor," kata Said.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prima dan KPU Akui Tak Ada Mediasi, Jubir PN Jakpus: 'No Comment'

Prima dan KPU Akui Tak Ada Mediasi, Jubir PN Jakpus: "No Comment"

Nasional
Tak Ada Anggaran Santunan Korban Gagal Ginjal, Menko PMK: Diupayakan Pakai Dana yang Lain

Tak Ada Anggaran Santunan Korban Gagal Ginjal, Menko PMK: Diupayakan Pakai Dana yang Lain

Nasional
Hakim MK Guntur Hamzah Disanksi Ringan, Penegakan Kode Etik Dipertanyakan

Hakim MK Guntur Hamzah Disanksi Ringan, Penegakan Kode Etik Dipertanyakan

Nasional
Sanksi Buat Hakim MK Guntur Hamzah Dinilai Kurang Sepadan

Sanksi Buat Hakim MK Guntur Hamzah Dinilai Kurang Sepadan

Nasional
Didiuga Terima Gratifikasi Puluhan Miliar, LHKPN Hakim Agung Gazalba Saleh Cuma Rp 7,8 M

Didiuga Terima Gratifikasi Puluhan Miliar, LHKPN Hakim Agung Gazalba Saleh Cuma Rp 7,8 M

Nasional
Didatangi Anies Malam-malam, Presiden PKS Teken MoU Koalisi Perubahan

Didatangi Anies Malam-malam, Presiden PKS Teken MoU Koalisi Perubahan

Nasional
Singgung Rombongan Moge Dikawal Masuk Tol, Kapolri Minta Jajaran Selektif Beri Pengawalan

Singgung Rombongan Moge Dikawal Masuk Tol, Kapolri Minta Jajaran Selektif Beri Pengawalan

Nasional
Di Balik Pengesahan Perppu Cipta Kerja: Mikrofon Demokrat Mati, PKS 'Walkout', hingga Terima Kasih Pemerintah

Di Balik Pengesahan Perppu Cipta Kerja: Mikrofon Demokrat Mati, PKS "Walkout", hingga Terima Kasih Pemerintah

Nasional
DPR Minta Jokowi Berhentikan Gazalba Saleh, MA Bicara Soal Aturan UU

DPR Minta Jokowi Berhentikan Gazalba Saleh, MA Bicara Soal Aturan UU

Nasional
Protes Perppu Ciptaker, BEM UI Buat Meme 'DPR Rumahnya Tikus'

Protes Perppu Ciptaker, BEM UI Buat Meme "DPR Rumahnya Tikus"

Nasional
KPK: Lukas Enembe Mogok Minum Obat, tapi Cuma 2 Hari

KPK: Lukas Enembe Mogok Minum Obat, tapi Cuma 2 Hari

Nasional
ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Kemenkes: Kita Diminta untuk Tetap Waspada

ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Kemenkes: Kita Diminta untuk Tetap Waspada

Nasional
KPU Anggap PN Jakpus Langgar Aturan karena Tak Mediasi Mereka dengan Prima

KPU Anggap PN Jakpus Langgar Aturan karena Tak Mediasi Mereka dengan Prima

Nasional
KPU Tambah Memori Banding, Bantah Klaim Janggal PN Jakpus soal Mediasi Prima

KPU Tambah Memori Banding, Bantah Klaim Janggal PN Jakpus soal Mediasi Prima

Nasional
Cerita Serka Sunardi, Babinsa yang Gagalkan Peredaran Ganja sampai Terseret Motor 10 Meter

Cerita Serka Sunardi, Babinsa yang Gagalkan Peredaran Ganja sampai Terseret Motor 10 Meter

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke