Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/01/2023, 15:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan bahwa internal partainya patuh terkait persoalan pencapresan adalah ranah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada satu pihak di internal partai yang boleh melanggar hal tersebut sebagaimana amanah Kongres PDI-P.

Hal ini disampaikan Bambang Pacul merespons celetukan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani bahwa PDI-P akan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Di dalam kongres itu juga memutuskan bahwa untuk capres dan cawapres di 2024 ibu Ketum diberi kewenangan mutlak," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Baca juga: Arsul Sani Goda Johan Budi soal Capres PDI-P : Kalau Ini Capresnya Ganjar, Saya Tahu...

Ketua Komisi III DPR ini kemudian meminta semua pihak menghormati keputusan Kongres PDI-P tersebut.

Menurutnya, semua kader PDI-P juga tegak lurus untuk menaati keputusan Megawati terkait pencapresan.

Bambang Pacul lantas menganalogikan seluruh kader PDI-P sebagai utusan dalam Kongres yang kembali menetapkan Megawati sebagai penentu pencapresan.

"Kami ini berada pada posisi kongres. Tak ulangi iki (ini), forum tertinggi organisasi PDI Perjuangan namanya kongres itu terdiri dari utusan-utusan seluruh anggota. Jadi utusan lho," ujarnya.

Baca juga: Ganjar dan Anies Masuk Bursa Capres, Partai Buruh Tak Akan Komunikasi dengan Megawati dan Surya Paloh

Untuk itu, Bambang Pacul menilai ucapan Arsul Sani hanya sekadar pendapat dari orang di luar partai.

"Pendapat, komentar, gendu roso, monggo," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Arsul Sani yang juga anggota Komisi III DPR berseloroh bahwa PDI-P bakal mengusung Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut tak sengaja disampaikan Arsul dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR bersama Gerakan Rakyat Anti Madat dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Selasa (17/1/2023).

Awalnya, Arsul meyakinkan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta bahwa jika ada peluang untuk memproses hukum pengelola Meikarta, bakal dibantu oleh politikus Golkar Supriansa.

Setelah itu, Arsul memamerkan rekan-rekannya yang hadir dalam RDPU tersebut.

Baca juga: PDI-P Terima Permintaan Maaf PSI, Bambang Pacul: Tapi Tidak Dilupakan

Ia menilai, rekan-rekannya yang hadir dalam rapat memiliki jabatan tak main-main di partai masing-masing.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Anggota BPK Pius Lustrilanang Penuhi Panggilan KPK, Sempat 2 Kali Tak Hadir

Anggota BPK Pius Lustrilanang Penuhi Panggilan KPK, Sempat 2 Kali Tak Hadir

Nasional
Bedah Visi-Misi Capres-Cawapres 2024

Bedah Visi-Misi Capres-Cawapres 2024

Nasional
Prabowo: Pertahanan Bukan Suatu Kemewahan, kalau Tak Kuat Kita Dikerjai

Prabowo: Pertahanan Bukan Suatu Kemewahan, kalau Tak Kuat Kita Dikerjai

Nasional
Mesir Minta Keberangkatan KRI dr Radjiman untuk Bantu Korban Perang di Gaza Ditahan Dulu

Mesir Minta Keberangkatan KRI dr Radjiman untuk Bantu Korban Perang di Gaza Ditahan Dulu

Nasional
Akan Pimpin Para Seniornya di TNI AD, KSAD Maruli: Yang Penting Komunikasi

Akan Pimpin Para Seniornya di TNI AD, KSAD Maruli: Yang Penting Komunikasi

Nasional
KSAD Maruli: Kalau Pun Ada yang Tak Netral, Hanya Individu atau Kelompok Sangat Kecil

KSAD Maruli: Kalau Pun Ada yang Tak Netral, Hanya Individu atau Kelompok Sangat Kecil

Nasional
Anggaran Pertahanan Naik, Prabowo: Negara yang Pertahanannya Tak Siap Akan Diganggu

Anggaran Pertahanan Naik, Prabowo: Negara yang Pertahanannya Tak Siap Akan Diganggu

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Hadapi Fitnah dan Serangan dalam Rakornas Hari Ini

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Hadapi Fitnah dan Serangan dalam Rakornas Hari Ini

Nasional
Istana Bantah Presiden Jokowi Bertemu Eks Ketua KPK Minta Kasus E-KTP Dihentikan

Istana Bantah Presiden Jokowi Bertemu Eks Ketua KPK Minta Kasus E-KTP Dihentikan

Nasional
Pertamina Patra Niaga-Surya Dhoho Investama Berkolaborasi, Siap Operasikan DPPU di Kediri

Pertamina Patra Niaga-Surya Dhoho Investama Berkolaborasi, Siap Operasikan DPPU di Kediri

Nasional
Minta Relawan Promosikan PSI, Kaesang: Prabowo-Gibran Sudah Menang

Minta Relawan Promosikan PSI, Kaesang: Prabowo-Gibran Sudah Menang

Nasional
Sekjen Gerindra: Prabowo Akan Tambah Anggaran Pembangunan IKN jika Terpilih Jadi Presiden

Sekjen Gerindra: Prabowo Akan Tambah Anggaran Pembangunan IKN jika Terpilih Jadi Presiden

Nasional
Gibran Kampanye Perdana di Penjaringan Jakut Sore Ini, TKN: Cuma Sapa Warga

Gibran Kampanye Perdana di Penjaringan Jakut Sore Ini, TKN: Cuma Sapa Warga

Nasional
Kisah Setya Novanto Minta Perlindungan Jokowi Saat Terjerat Kasus E-KTP...

Kisah Setya Novanto Minta Perlindungan Jokowi Saat Terjerat Kasus E-KTP...

Nasional
Sekjen Gerindra: Kebocoran Data Pemilih Harus Diatasi, Dicari Penyebabnya

Sekjen Gerindra: Kebocoran Data Pemilih Harus Diatasi, Dicari Penyebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com