Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Celetukan Arsul Sani Ganjar Capres PDI-P, Bambang Pacul: Pendapat, Komentar

Kompas.com - 18/01/2023, 15:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan bahwa internal partainya patuh terkait persoalan pencapresan adalah ranah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada satu pihak di internal partai yang boleh melanggar hal tersebut sebagaimana amanah Kongres PDI-P.

Hal ini disampaikan Bambang Pacul merespons celetukan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani bahwa PDI-P akan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Di dalam kongres itu juga memutuskan bahwa untuk capres dan cawapres di 2024 ibu Ketum diberi kewenangan mutlak," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Baca juga: Arsul Sani Goda Johan Budi soal Capres PDI-P : Kalau Ini Capresnya Ganjar, Saya Tahu...

Ketua Komisi III DPR ini kemudian meminta semua pihak menghormati keputusan Kongres PDI-P tersebut.

Menurutnya, semua kader PDI-P juga tegak lurus untuk menaati keputusan Megawati terkait pencapresan.

Bambang Pacul lantas menganalogikan seluruh kader PDI-P sebagai utusan dalam Kongres yang kembali menetapkan Megawati sebagai penentu pencapresan.

"Kami ini berada pada posisi kongres. Tak ulangi iki (ini), forum tertinggi organisasi PDI Perjuangan namanya kongres itu terdiri dari utusan-utusan seluruh anggota. Jadi utusan lho," ujarnya.

Baca juga: Ganjar dan Anies Masuk Bursa Capres, Partai Buruh Tak Akan Komunikasi dengan Megawati dan Surya Paloh

Untuk itu, Bambang Pacul menilai ucapan Arsul Sani hanya sekadar pendapat dari orang di luar partai.

"Pendapat, komentar, gendu roso, monggo," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Arsul Sani yang juga anggota Komisi III DPR berseloroh bahwa PDI-P bakal mengusung Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut tak sengaja disampaikan Arsul dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR bersama Gerakan Rakyat Anti Madat dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Selasa (17/1/2023).

Awalnya, Arsul meyakinkan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta bahwa jika ada peluang untuk memproses hukum pengelola Meikarta, bakal dibantu oleh politikus Golkar Supriansa.

Setelah itu, Arsul memamerkan rekan-rekannya yang hadir dalam RDPU tersebut.

Baca juga: PDI-P Terima Permintaan Maaf PSI, Bambang Pacul: Tapi Tidak Dilupakan

Ia menilai, rekan-rekannya yang hadir dalam rapat memiliki jabatan tak main-main di partai masing-masing.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com