Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar dan Anies Masuk Bursa Capres, Partai Buruh Tak Akan Komunikasi dengan Megawati dan Surya Paloh

Kompas.com - 17/01/2023, 15:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, partainya tidak akan berkomunikasi dengan pimpinan PDI-P dan Partai Nasdem meski Partai Buruh merekomendasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Seperti diketahui Ganjar adalah adalah kader PDI-P. Sedangkan Anies merupakan bakal capres yang ditetapkan oleh Partai Nasdem.

"Dukungan capres dan cawapres adalah personal, bukan latar belakang partainya. Oleh karena itu, tidak akan ada komunikasi dengan pimpinan partai," kata Said Iqbal dalam konferensi pers setelah rapat kerja nasional Partai Buruh, Selasa (17/1/2023).

Said Iqbal kemudian menegaskan bahwa Partai Buruh adalah partai yang independen.

Oleh karena itu, munculnya nama Ganjar dan Anies, murni merupakan usulan kader Partai Buruh.

Baca juga: Partai Buruh Akan Gelar Konvensi untuk Tetapkan Capres dan Cawapres

Said Iqbal juga mengatakan bahwa Partai Buruh tidak mau membentuk koalisi karena ingin fokus mendapatkan 20-30 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurutnya, Partai Buruh tidak harus berkomunikasi dengan partai lain walau mendukung tokoh tertentu sebagai capres.

"Kita tidak akan berkomunikasi dengan partai politik manapun, tapi kami akan berkomunikasi dengan nama, apakah beliau bersedia atau tidak," kata Iqbal.

Seperti diketahui, Rakernas Partai Buruh merekomendasikan empat nama sebagai capres dan enam nama sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Rakernas Partai Buruh Rekomendasikan Ganjar, Anies, Said Iqbal, dan Najwa Shihab Jadi Capres

Nama-nama tersebut direkomendasikan oleh perwakilan 38 provinsi yang mengikuti rakernas.

Empat nama yang direkomendasikan sebagai capres adalah Ganjar (didukung 15 provinsi), Iqbal (14 provinsi), Anies (6 provinsi), dan jurnalis Najwa Shihab (3 provinsi).

Sementara, nama yang direkomendasikan sebagai cawapres adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid (21 provinsi), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD (3 provinsi provinsi), Said Iqbal (7 provinsi), dan Najwa (3 provinsi).

Selain itu, ada pula nama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendri Saragih yang didukung 2 provinsi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didukung 1 provinsi.

Adapun keputusan final mengenai capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh akan diputuskan melalui konvensi yang bakal digelar pada Juni 2023 mendatang.

Baca juga: Partai Buruh Akan Temui Mahfud MD hingga Bentuk TPF Pembunuhan Marsinah, Munir, dan Tragedi Trisakti

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com