Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar dan Anies Masuk Bursa Capres, Partai Buruh Tak Akan Komunikasi dengan Megawati dan Surya Paloh

Kompas.com - 17/01/2023, 15:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, partainya tidak akan berkomunikasi dengan pimpinan PDI-P dan Partai Nasdem meski Partai Buruh merekomendasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Seperti diketahui Ganjar adalah adalah kader PDI-P. Sedangkan Anies merupakan bakal capres yang ditetapkan oleh Partai Nasdem.

"Dukungan capres dan cawapres adalah personal, bukan latar belakang partainya. Oleh karena itu, tidak akan ada komunikasi dengan pimpinan partai," kata Said Iqbal dalam konferensi pers setelah rapat kerja nasional Partai Buruh, Selasa (17/1/2023).

Said Iqbal kemudian menegaskan bahwa Partai Buruh adalah partai yang independen.

Oleh karena itu, munculnya nama Ganjar dan Anies, murni merupakan usulan kader Partai Buruh.

Baca juga: Partai Buruh Akan Gelar Konvensi untuk Tetapkan Capres dan Cawapres

Said Iqbal juga mengatakan bahwa Partai Buruh tidak mau membentuk koalisi karena ingin fokus mendapatkan 20-30 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurutnya, Partai Buruh tidak harus berkomunikasi dengan partai lain walau mendukung tokoh tertentu sebagai capres.

"Kita tidak akan berkomunikasi dengan partai politik manapun, tapi kami akan berkomunikasi dengan nama, apakah beliau bersedia atau tidak," kata Iqbal.

Seperti diketahui, Rakernas Partai Buruh merekomendasikan empat nama sebagai capres dan enam nama sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Rakernas Partai Buruh Rekomendasikan Ganjar, Anies, Said Iqbal, dan Najwa Shihab Jadi Capres

Nama-nama tersebut direkomendasikan oleh perwakilan 38 provinsi yang mengikuti rakernas.

Empat nama yang direkomendasikan sebagai capres adalah Ganjar (didukung 15 provinsi), Iqbal (14 provinsi), Anies (6 provinsi), dan jurnalis Najwa Shihab (3 provinsi).

Sementara, nama yang direkomendasikan sebagai cawapres adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid (21 provinsi), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD (3 provinsi provinsi), Said Iqbal (7 provinsi), dan Najwa (3 provinsi).

Selain itu, ada pula nama Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendri Saragih yang didukung 2 provinsi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didukung 1 provinsi.

Adapun keputusan final mengenai capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh akan diputuskan melalui konvensi yang bakal digelar pada Juni 2023 mendatang.

Baca juga: Partai Buruh Akan Temui Mahfud MD hingga Bentuk TPF Pembunuhan Marsinah, Munir, dan Tragedi Trisakti

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com