Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan SBY Jelang Pemilu 2024: Ingatkan Rakyat Ternyata yang Dulu Lebih Bagus

Kompas.com - 17/01/2023, 16:04 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan isi pesan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam retret bersama kader utamanya di Pacitan, Jawa Timur akhir pekan lalu.

Ia mengatakan, SBY memberikan sejumlah pesan untuk memenangkan Pemilu 2024. Pertama, menyampaikan pada masyarakat berbagai pencapaiannya saat menjadi Presiden RI tahun 2004-2014.

“Keberhasilan-keberhasilan yang kita lakukan selama ini, kalau dikomunikasikan ke masyarakat itu menjadi impian, harapan masyarakat lagi,” ujar Syarief pada wartawan, Selasa (17/1/2023).

Menurut dia, kondisi masyarakat saat ini lebih berat ketimbang saat SBY memimpin.

Baca juga: SBY Minta Kepala Daerah dari Demokrat Utamakan Kepentingan Rakyat Ketimbang Partai

Maka para kader didorong untuk kembali mengingatkan masyarakat dengan situasi pemerintahan SBY dan Demokrat.

“Jadi rakyat itu bisa ingat lagi, dulu begini, ternyata lebih bagus yang dulu,” ungkap dia.

Kedua, SBY memerintahkan kader Demokrat untuk turun langsung ke masyarakat.

“Artinya selalu bersama rakyat. Intinya di situ. Peduli dengan rakyat, kuncinya di situ,” sebutnya.

Ketiga, Presiden ke-6 RI tersebut, meminta kader Demokrat yang menjadi kepala daerah untuk fokus bekerja.

Baca juga: Demokrat Yakin Isu Reshuffle Tak Pengaruhi Pembentukan Koalisi Perubahan

Syarief menuturkan, SBY meminta para kadernya yang menjadi kepala daerah memprioritaskan kepentingan publik ketimbang partai.

“Karena kalau dia (kepala daerah) dari Demokrat, kalau dia peduli dengan rakyatnya, berhasil, pasti juga Demokrat dapat dampak positifnya kan,” imbuh dia.

Diketahui, Partai Demokrat mengadakan retret untuk pemenangan Pemilu 2024 di Pacitan, Jawa Timur, Sabtu (14/1/2023) dan Minggu (15/3/2023).

Dalam kontestasi politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Demokrat tengah menjajaki pembentukan Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meski komunikasi ketiga partai politik (parpol) itu diklaim terus berjalan, namun hingga kini koalisi tersebut tak kunjung dideklarasikan.

Salah satu yang menjadi ganjalan adalah penentuan figur calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan yang diusung Nasdem sebagai calon presiden (capres).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com