Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Tahun Politik dan Kondisi Ekonomi Pelik

Kompas.com - 04/01/2023, 11:12 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TAHUN 2023 akan menjadi tahun politik yang berpotensi memicu konflik dan polemik. Juga tahun ketidakpastian ekonomi karena ancaman resesi global yang berpotensi akan terjadi di negeri ini.

Empat hari sudah kita menapaki tahun 2023. Tahun politik dan tahun ketidakpastian ekonomi karena ancaman resesi global yang bakal terjadi.

Indonesia diprediksi bakal terpapar gelombang resesi ekonomi ini. Banyak kalangan mengatakan, tahun 2023 yang baru kita jelang lumayan mencekam dan penuh ketidakpastian.

Tahun politik

Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan dan mengumumkan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh lolos verifikasi administrasi dan faktual. Sebanyak 24 partai ini berhak ikut pesta demokrasi pada 2024 nanti.

Tahun ini KPU juga akan membuka pendaftaran pasangan capres dan cawapres. Dua hal ini diprediksi bakal membuat suhu politik naik.

Kompetisi antarpartai politik peserta pemilu guna menaikkan tingkat keterpilihan dan mendulang dukungan dipastikan akan mulai terjadi tahun ini.

Partai-partai akan berlomba-lomba mendekati dan mengambil hati masyarakat agar mereka terpikat. Beragam cara pasti akan dilakukan. Tak menutup kemungkinan kampanye hitam akan dilakukan guna mencapai tujuan. Dan ini berpotensi memicu dan menimbulkan gesekan.

KPU juga akan membuka pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tahun ini. Artinya, tahun 2023 kita akan tahu siapa pasangan capres-cawapres yang bakal maju dan berkompetisi di Pemilu Presiden 2024 nanti.

Belajar dari gelaran pilpres-pilpres sebelumnya, polarisasi dan konflik horizontal berpotensi terjadi pada tahapan ini. Para pendukung masing-masing pasangan bisa saling serang dan mengobarkan kampanye hitam.

Politik kebencian kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan. Segala cara digunakan termasuk mengekspolitasi isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Hal ini tentunya akan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan. Belum lagi jika ada dugaan kecurangan dalam tahapan Pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara.

Bayang-bayang resesi

Selain potensi konflik karena suhu politik naik, tahun ini juga dianggap sebagai tahun yang penuh ketidakpastian. Resesi global diprediksi bakal terjadi tahun ini. Dan negeri ini dikabarkan akan ikut terpapar gelombang resesi ekonomi ini.

Kondisi ekonomi global semakin tidak menentu dan dihadapkan pada tantangan resesi pada tahun ini. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Eropa diprediksi bakal mengalami resesi.

IMF dan Bank Dunia memprediksi, pada tahun ini akan terjadi pelambatan ekonomi. Dari proyeksi ekonomi yang sebelumnya tumbuh 3,2 persen turun jadi 2,7 persen. Kondisi ini dipastikan akan berdampak pada nilai investasi dan perdagangan luar negeri.

Meski demikian, pemerintah optimistis Indonesia bakal bisa melalui kondisi ini. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mencapai 5,3 persen (yoy) pada 2023.

Masyarakat tak perlu cemas berlebihan. Namun pemerintah juga harus mengelola perekonomian dengan penuh waspada dan kehati-hatian.

Namun, optimisme ini bisa tak sesuai harapan jika ada gangguan terkait stabilitas politik dan keamanan. Pasalnya, tantangan sebenarnya justru ada pada bidang politik.

Stabilitas politik dan keamanan pada tahun ini sangat penting guna menjamin perekonomian tetap berjalan sesuai harapan.

Kondisi ini akan terjadi jika tahapan pemilu mampu dijalankan sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip demokrasi serta sesuai aturan.

Kecurangan dan manipulasi harus dihindari dalam penyelenggaraan tahapan pesta demokrasi. Semua partai politik dan kontestan pemilu harus diperlakukan sama dan setara.

Pemerintah juga harus bisa bersikap dan berlaku adil kepada semua peserta dan kontestan, termasuk kepada partai atau tokoh politik yang selama ini mengambil posisi sebagai oposisi atau tidak sejalan dengan kepentingan kekuasaan.

Lembaga penyelenggara pemilu juga harus bekerja secara adil, jujur dan transparan. Hal ini perlu dilakukan guna menjaga kepercayaan masyarakat. Juga agar pesta demokrasi tidak terciderai dan membuahkan legitimasi.

Akankah tahun politik ini menjadi badai dan berujung konflik? Dan mampukah negeri ini melalui ancaman resesi ekonomi?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (4/1/2023), di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com