Sinyal Reshuffle dari Jokowi, PDI-P Dorong Dua Menteri Nasdem Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali melempar sinyal akan adanya perombakan atau reshuffle susunan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu Jokowi sampaikan guna merespons hasil survei Charta Politika yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju ia merombak susunan kabinet.

"Mungkin," kata Jokowi seusai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022).

Baca juga: Jokowi Buka Peluang Reshuffle Kabinet

Kendati demikian, Jokowi tidak mengungkapkan kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.

"Ya nanti," ujar dia.

Merespons pernyataan Jokowi, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat blak-blakan menyebut dua menteri asal Nasdem mesti dievaluasi kinerjannya, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Jokowi Buka Sinyal Reshuffle Kabinet, PPP Tak Khawatir

Djarot mengatakan, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

Ia berpendapat, perlu ada sosok-sosok baru yang dapat mendukung kebijakan Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Jokowi Buka Peluang Reshuffle, PDI-P Minta Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi

Sebab, Djarot merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengeklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras.

Menurut dia, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.

Oleh sebab itu, anggota Komisi IV DPR tersebut menegaskan, semua pihak di pemerintah baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.

Baca juga: Kata Mentan Stok Beras Surplus, Tapi Kok Impor?

"Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi," ujar Djarot.

Kendati demikian, mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betuk bisa tercapai," kata Djarot.

Nasdem siap terima

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie menyatakan partainya siap menghadapi segala keputusan Jokowi mengenai reshuffle kabinet.

“Bagi Nasdem siap menghadapi segala situasi,” kata Effendi Choirie.

Ia menyebutkan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan hanya presiden yang mengetahui urgensinya.

Baca juga: Jokowi Buka Kemungkinan Reshuffle, Nasdem: Siap Menghadapi Segala Situasi

"Perlu atau tidak (reshuffle) tergantung perasaan presiden," kata dia.

Selain Syahrul dan Siti Nurbaya, ada satu lagi kader Nasdem yang duduk di kabinet, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Setiap isu reshuffle muncul, publik selalu berasumsi bahwa menteri-menteri dari Nasdem akan menjadi "korbannya".

Baca juga: Ditanya soal Urgensi Reshuffle Kabinet, Nasdem: Tergantung Perasaan Presiden

Hal ini tidak lepas dari kabar mengenai renggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga pernah melempar sinyal bahwa ada "biru" yang akan lepas dari pemerintahan Jokowi karena sudah menentukan calon presiden.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto, 9 Oktober 2022 lalu.

Publik setuju reshuffle

Adapun survei yang diselenggarakan Charta Politika pada 6-18 Desember 2022 menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju apabila Jokowi merombak kabinet.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan, reshuffle kabinet perlu dilakukan Jokowi bila ia ingin memastikan dirinya meninggalkan warisan yang baik setelah lengser kelak.

"Ada angka 61,8 persen yang menyatakan setuju, dan saya pikir ini yang paling penting ya buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy," kata Yunarto dalam konferensi pers, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Jokowi Buka Peluang Reshuffle, PPP: Prerogatif Presiden Mempertahankan atau Memilih yang Baru

"Bukan hanya dirinya tetap dicintai oleh masyarakat, tetapi kinerja dari menteri-menterinya secara sektoral itu juga bisa menopang kepercayaan dan kepuasan publik terhadap Beliau," kata dia.

Yunarto menyampaikan, reshuffle juga perlu dipertimbangkan dengan berkaca pada dinamika politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab, di antara menteri-menteri di kabinet, pasti ada yang berencana maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden, atau partainya memiliki posisi politik yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi.

"Saya pikir itu harus menjadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," kata Yunarto.