Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie menyatakan partainya siap menghadapi segala keputusan Jokowi mengenai reshuffle kabinet.
“Bagi Nasdem siap menghadapi segala situasi,” kata Effendi Choirie.
Ia menyebutkan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan hanya presiden yang mengetahui urgensinya.
Baca juga: Jokowi Buka Kemungkinan Reshuffle, Nasdem: Siap Menghadapi Segala Situasi
"Perlu atau tidak (reshuffle) tergantung perasaan presiden," kata dia.
Selain Syahrul dan Siti Nurbaya, ada satu lagi kader Nasdem yang duduk di kabinet, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Setiap isu reshuffle muncul, publik selalu berasumsi bahwa menteri-menteri dari Nasdem akan menjadi "korbannya".
Baca juga: Ditanya soal Urgensi Reshuffle Kabinet, Nasdem: Tergantung Perasaan Presiden
Hal ini tidak lepas dari kabar mengenai renggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga pernah melempar sinyal bahwa ada "biru" yang akan lepas dari pemerintahan Jokowi karena sudah menentukan calon presiden.
"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto, 9 Oktober 2022 lalu.
Adapun survei yang diselenggarakan Charta Politika pada 6-18 Desember 2022 menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju apabila Jokowi merombak kabinet.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan, reshuffle kabinet perlu dilakukan Jokowi bila ia ingin memastikan dirinya meninggalkan warisan yang baik setelah lengser kelak.
"Ada angka 61,8 persen yang menyatakan setuju, dan saya pikir ini yang paling penting ya buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy," kata Yunarto dalam konferensi pers, Kamis (22/12/2022).
Baca juga: Jokowi Buka Peluang Reshuffle, PPP: Prerogatif Presiden Mempertahankan atau Memilih yang Baru
"Bukan hanya dirinya tetap dicintai oleh masyarakat, tetapi kinerja dari menteri-menterinya secara sektoral itu juga bisa menopang kepercayaan dan kepuasan publik terhadap Beliau," kata dia.
Yunarto menyampaikan, reshuffle juga perlu dipertimbangkan dengan berkaca pada dinamika politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sebab, di antara menteri-menteri di kabinet, pasti ada yang berencana maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden, atau partainya memiliki posisi politik yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi.
"Saya pikir itu harus menjadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," kata Yunarto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.