Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Sebagai Partai Oposisi, Kami Tentu Ingin Menghadirkan Alternatif

Kompas.com - 15/12/2022, 06:31 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sebagai partai politik (parpol) oposisi Demokrat bakal memberikan pilihan lain untuk masyarakat.

Ia menyampaikan hal itu bakal dipenuhi jika partai berlambang mercy itu memenangkan Pemilu 2024.

“Yang jelas tagline kami ‘s14p’ dengan makna Demokrat siap untuk mengusung perubahan dan perbaikan,” tutur AHY dalam acara penetapan nomor urut Peserta Pemilu 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

“Sebagai partai oposisi hari ini, kami tentu ingin menghadirkan alternatif. Termasuk program yang berpihak kepada rakyat,” sambungnya.

Baca juga: Demokrat Tetap Pakai Nomor 14, AHY: Maknanya Siap Menyongsong Pemilu Serentak

Ia berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berkualitas, serta berjalan aman dan damai.

AHY pun bersyukur dapat kembali menggunakan nomor urut 14 untuk kontestasi elektoral mendatang.

“Nomor ini juga tentunya spesial karena hari ini, kita di tanggal 14 Desember, dan bertemu kembali 14 Februari 2024,” sebut dia.

Ia optimis semangat perubahan dan perbaikan yang terus digaungkan dapat diterima oleh masyarakat.

“Perubahan dan perbaikan tentu merupakan keniscayaan, yang insya Allah akan kita perjuangkan bersama,” ujarnya.

Diketahui selain menentukan nomor urut parpol peserta Pemilu 2024, KPU juga mengumumkan parpol yang lolos menjadi peserta.

Baca juga: Tetap Memakai Nomor 5 di Pemilu 2024, Nasdem Targetkan Suara Terbanyak Kedua

Terdapat 17 parpol yang lolos tahapan verifikasi faktual dan bakal berkontestasi pada Februari 2024 nanti.

Parpol itu adalah Partai Gerindra, PDI-P, PPP, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, PKS, dan Partai Golkar.

Kemudian Partai Buruh, PSI, Garuda, Hanura, Gelora, Perindo, PBB, dan PKN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com