Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Dinilai "Turun Kelas" jika Terima Ajakan PKS Gabung Koalisi Perubahan

Kompas.com - 07/12/2022, 16:12 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai tawaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem agar Partai Gerindra bergabung dalam Koalisi tidak realistis.

Dalam pandangannya, Gerindra malah menurunkan harga politiknya jika menerima pinangan tersebut.

“Tawaran dari Nasdem dan PKS sama saja dengan downgrade atau mendegradasi Gerindra dan Prabowo Subianto,” ujar Ari kepada Kompas.com, Rabu (7/12/2022).

Menurut dia, Gerindra punya daya tawar lebih tinggi ketimbang PKS dan Nasdem.

Pertama, perolehan suara Gerindra dalam Pemilu 2019 lebih besar.

Baca juga: Saling Rayu antara Gerindra dan PKS di Tengah Isu Rujuk

Kala itu, Gerindra memeroleh 17,5 juta suara dan menjadi partai politik (parpol) dengan perolehan suara terbanyak ketiga.

Sementara itu, Nasdem berada di urutan keempat dengan memeroleh 12,6 juta suara, dan PKS ada di urutan ketujuh dengan 11,4 juta suara.

Kedua, elektabilitas Prabowo pun tak kalah dengan calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan.

“Alih-alih menerima pinangan Koalisi Perubahan, justru Gerindra akan semakin yakin dengan tekadnya untuk mencapreskan Prabowo,” tuturnya.

Baca juga: PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Ari menganggap tawaran PKS dan Nasdem agar Gerindra mau bekerja sama hanya merupakan lawakan politik.

Pasalnya, tak mungkin kader Gerindra rela jika Prabowo tidak kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Gerindra sudah punya capres dan itu adalah ketua umumnya. Bagi kader dan akar rumput Gerindra, nama Prabowo Subianto tidak tergantikan,” ungkapnya.

Terakhir ia menyampaikan bagi Gerindra bakal lebih realistis untuk bekerja sama dengan sesama parpol koalisi pemerintah atau yang memiliki perolehan suara lebih besar.

“Jika untuk kepentingan nasional dan tidak untuk kepentingan sesaat akan lebih ideal jika Gerindra bergabung dengan blok nasionalis seperti PDI-P, dan Golkar, serta PKB,” pungkasnya.

Diketahui, Juru Bicara PKS M Kholid meminta Gerindra bergabung dengan Koalisi Perubahan.

Alasannya, sudah waktunya Gerindra balas budi atas dukungan yang diberikan pada PKS untuk Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Kemudian, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie menyatakan terbuka jika Gerindra mau bekerja sama.

Namun, ia menegaskan bahwa Prabowo tak bisa maju sebagai capres.

Sebab, Koalisi Perubahan telah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com