Wapres Nilai Ada Masalah dalam Penanganan "Stunting" di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, masih ada sejumlah masalah dalam penanganan stunting di Indonesia meski prevalensi stunting telah turun dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 24,4 persen pada 2021.

"Saya mencatat masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga, kata Ma'ruf dalam acara Forum Nasional Stunting di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Menurut Ma'ruf, salah satu masalah yang menjadi sorotan yakni soal tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif.

Baca juga: Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Ia meminta para gubernur, bupati, wali kota, camat, dan lurah untuk memimpin langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangan mereka.

"Masalah terbesar dalam tata kelola adalah koordinasi. Saya minta koordinasi antar-lembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi," kata Ma'ruf.

Masalah lainnya, mengenai pelaku garda terdepan pelaksana program penurunan stunting, seperti kader posyandu, tim penggerak PKK, penyuluh keluarga berencana, serta karang taruna.

Menurut Ma'ruf, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.

"Kader-kader ini tentu membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi," ujar Ma'ruf.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu pun berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja keras mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

"Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi," kata dia.

Baca juga: Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Ma'ruf menegaskan, kerja keras ini bukan hanya untuk menurunkan stunting tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pada 2030 mendatang tidak ada lagi masalah gizi di Indonesia.

"Upaya kita saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan," kata Ma'ruf.

"Kita ingin, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global," ujar dia.