Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/12/2022, 21:44 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Tingginya suara tidak sah pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Pemilu 2019 dianggap harus menjadi titik tolak perubahan pada Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, terdapat 29.710.175 atau 19,02 persen suara tidak sah pada pemilihan calon, jauh lebih tinggi dibandingkan jenis pemilu lainnya.

Baca juga: KPU-Bawaslu Nilai Banyaknya Golput Tergantung Peserta Pemilu

Oleh karena itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai, para calon senator perlu lebih masif melakukan kampanye.

"Ini PR (pekerjaan rumah) kita juga. Teman-teman senator kurang 'menjual dirinya' untuk teman-teman di masyarakat," ujar Bagja dalam acara Peluncuran Kanal Pemilu dan Talkshow Nasional, yang digelar Tribunnews di Menara Kompas, Senin (5/12/2022).

"Suara yang disediakan hampir sama seperti suara partai, tetapi yang memilih DPD itu tidak banyak," ujarnya.

Ia memberi contoh, pada Pemilu 2019, dari sekitar 10 juta suara yang bisa didulang untuk pemilihan calon anggota DPD, hanya ada 600-800 ribu suara sah yang diberikan pemilih.

Bagja menganggap, harus ada perbedaan dalam metode kampanye calon anggota DPD jelang Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu Akui Harus Kreatif Awasi Politik Uang lewat E-wallet

 

Adapun tahapan pencalonan bakal anggota DPD akan dimulai pada 6 Desember 2022.

Bagja menilai, publik harus diyakinkan bahwa DPD merupakan unsur legislatif yang tidak kalah penting.

Masyarakat dianggap perlu dibuat yakin bahwa DPD memiliki signifikansi dalam kancah politik, tidak hanya diperlukan ketika hendak mengamandemen konstitusi saja.

Jangan sampai, menurut Bagja, ada atau tidak adanya DPD tidak terasa berpengaruh.

"Sekarang teman-teman masyarakat, pemuda, harus tahu DPD ini siapa, dan rekam jejaknya seperti apa," ujar komisioner Bawaslu RI 2 periode itu.

"Dan ini yang kurang menurut saya sebagai pribadi dalam kampanye DPD sehingga surat suara tidak sah atau dianggap golput (lebih dari) 25 juta," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Nasional
Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Nasional
Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Nasional
Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Nasional
Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Nasional
Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Nasional
PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang 'Tuwek'

PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang "Tuwek"

Nasional
3 Kelompok Relawan Anies Bentuk Sekber, Ini Alasan Pilih Nama KIB

3 Kelompok Relawan Anies Bentuk Sekber, Ini Alasan Pilih Nama KIB

Nasional
Tak Ada 'Reshuffle' Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Nasional
Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Nasional
PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

Nasional
Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Nasional
Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Nasional
Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.