Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/11/2022, 15:49 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir sejumlah rekening milik perwira polisi AKBP Bambang Kayun Bagus PS yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pemalsuan surat hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

Ia merupakan mantan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pemblokiran juga dilakukan terhadap rekening bank sejumlah pihak lain yang diduga terkait dengan perkara ini.

“Tim penyidik KPK telah melakukan pemblokiran beberapa rekening bank milik tersangka (Bambang Kayun),” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: KPK Yakin Gugatan Praperadilan AKBP Bambang Kayun Kandas

Ia mengatakan, dengan pemblokiran ini, diharapkan pembuktian dugaan korupsi itu bisa berjalan lebih optimal.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, KPK akan terus menyampaikan perkembangan perkara ini ke masyarakat.

KPK juga memastikan semua proses penyidikan yang berjalan dilakukan dengan profesional, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku.

“Pembelokiran tentu dalam rangka kebutuhan proses penyidikan perkara ini,” ujar Ali.

Sebelumnya, Bambang Kayun mempersoalkan pemblokiran semua rekening miliknya oleh KPK, salah satunya rekening di salah satu bank BUMN.

Hal ini tertuang dalam petitum gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Bambang Kayun menggugat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022.

Baca juga: AKBP Bambang Kayun Dicegah ke Luar Negeri, KPK: Keperluan Penyidikan

Ia meminta agar sprindik yang jadi dasar penetapannya sebagai tersangka itu tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bambang Kayun meminta PN Jaksel menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap dirinya tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Ia kemudian meminta hakim menyatakan penetapan tersangka itu cacat yuridis, tanpa prosedur, bertentangan dengan hukum, dan mengakibatkan kerugian Rp 25 juta per bulan.

“Terhitung dimulai sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan diajukannya permohonan ini,” ujar Bambang.

Dalam kasus ini, KPK menduga Bambang Kayun menerima suap senilai miliaran rupiah dan mobil mewah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Singgung Kedekatan Kantor DPP dengan Rumah Mega Soal Pertemuan, PDI-P: Enggak Segampang Itu

Nasdem Singgung Kedekatan Kantor DPP dengan Rumah Mega Soal Pertemuan, PDI-P: Enggak Segampang Itu

Nasional
Dito Mahendra Bungkam Usai Diperiksa KPK

Dito Mahendra Bungkam Usai Diperiksa KPK

Nasional
KY Akui Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal

KY Akui Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal

Nasional
Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Nasional
Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Nasional
Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Nasional
Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Nasional
Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Nasional
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Nasional
Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.