Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Sambut Baik Pendiri hingga Kader PAN yang Mau Dukung Anies Capres 2024

Kompas.com - 24/11/2022, 15:42 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, PKS menyambut baik pendiri hingga kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang membentuk Relawan Amanat Indonesia (Anies) untuk mendukung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Kholid menyebut PKS terbuka terhadap sahabat mereka di PAN.

"Kami menyambut baik dan terbuka dengan sahabat-sahabat kami di PAN," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi, Kamis (24/11/2022).

Kendati begitu, Kholid menekankan PKS juga menghormati sikap resmi PAN untuk tetap berada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca juga: PAN Respons Pendiri hingga Kader yang Minta Anies Didukung Jadi Capres 2024

KIB sendiri merupakan koalisi yang dibentuk Partai Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menghadapi Pemilu 2024.

Sementara, PKS diperkirakan akan masuk ke dalam Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan Nasdem. Nasdem sendiri sudah mengusung Anies menjadi Capres 2024.

"Koalisi perubahan bersifat inklusif. Kami pun sampai saat ini belum official deklarasi. Kami on going, menuntaskan proses rencana koalisi tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, Relawan Amanat Indonesia (Anies) meminta agar PAN mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua Amanat Indonesia (Anies) Syahrin Hamid dalam konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2022).

"Amanat Indonesia mendorong agar Anies Baswedan dicalonkan oleh PAN," ujar Syahrin.

 Baca juga: Relawan Amanat Indonesia Minta PAN Jadikan Anies Capres 2024

Syahrin mengatakan, relawan Amanat Indonesia merupakan entitas yang menjembatani aspirasi konstituen PAN terhadap pengurus PAN.

Dalam relawan tersebut, kata Syahrin, terdapat para mantan pimpinan dan pengurus PAN di masa lalu.

Selain itu juga hadir anggota DPR RI aktif dari Fraksi PAN Alimin Abdullah dalam konferensi pers tersebut.

 Baca juga: Soal Kapan Putuskan Cawapres, Anies: Bisa Bulan Depan, Bisa Dua Bulan Lagi

"Amanat Indonesia adalah organisasi kerelawanan atau komunitas gerakan yang memperjuangkan Anies sebagai Presiden RI 2024," ujar Syahrin.

"Karena kami yakin dan percaya terhadap konsepsi kepemimpinan Anies sebagaimana yang telah ditunaikan dalam satu periode pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta," sambung dia.

Selain itu, Syahrin menyebut telah bertemu Anies Baswedan dan membicarakan terkait dukungan relawan Amanat Indonesia atas pencalonannya sebagai capres 2024.

 Baca juga: SMRC Sebut Deklarasi Anies Capres Belum Dongkrak Suara Nasdem

Dalam pertemuan tersebut, kata Syahrin, relawan Amanat Indonesia menyampaikan pemikiran terkait pencalonan tersebut, termasuk terkait pemikirian relawan untuk Indonesia kedepannya.

"Kami telah bertemu Anies Baswedan, dan telah menyampaikan pikiran-pikiran tentang Amanat Indonesia demi Indonesia yang lebih baik Pertama, Amanat nilai-nilal Pancasila yang harus dijalankan secara konsekuensi. Kedua, amanat cita-cita kemerdekaan RI sebagai misi yang terus hidup sebagai bangsa dan negara. Ketiga, Amanat agenda reformasi yang harus dituntaskan," pungkas dia.

Dalam konferensi pers tersebut hadir Deklarator PAN 1998 Miranti Abidin, Sekjen PAN 1998-2000 Afni Ahmad, Anggota DPR RI dari fraksi PAN Alimin Abdullah dan Sekretaris Dewan Kehormatan 2015-2020 Putra Jaya Husein.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

ICW Minta KPK Ungkap jika Ada Pihak yang Menjadi 'Sponsor' Suap Harun Masiku

ICW Minta KPK Ungkap jika Ada Pihak yang Menjadi "Sponsor" Suap Harun Masiku

Nasional
Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Nasional
Unggahan 'Bukti' Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Unggahan "Bukti" Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Nasional
Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus 'Vina Cirebon'

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com