Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga STB Dinilai Mahal, Menkominfo: Bukan Kewenangan Kominfo

Kompas.com - 24/11/2022, 06:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengaku bahwa pihaknya tidak berwenang mengendalikan harga set top box (STB) di pasaran.

Hal itu menanggapi adanya kritikan dari sejumlah anggota Komisi I DPR yang mengaku menerima laporan dari warga akan mahalnya harga STB.

"Operasi pasar, harga dan lain sebagainya bukan kewenangan Kominfo. Oleh karena itu, tentu kami tidak bisa mencampuri terlalu jauh sampai sana," kata Johnny dalam rapat kerja Komisi I DPR, Rabu (23/11/2022).

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu menjelaskan, pihak yang berwenang mengendalikan harga pasar adalah Kementerian Perdagangan.

Baca juga: STB Kian Diburu Warga, Pedagang: Stok Sedikit, tapi yang Cari Bisa 100 Orang Lebih

Sementara, soal produksi set top box, kewenangannya ada pada Kementerian Perindustrian.

"Kominfo tentu tidak bisa mengendalikan harga dan suplai di pasar, karena harga dan suplai di pasar itu adalah mekanisme pasar tersendiri," ujarnya.

Johnny G Plate kemudian menerangkan kewenangan Kominfo hanya pada penetapan standar STB.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan ketika membeli STB.

"Adalah kaitan dengan itu, kami telah menetapkan 46 produsen set top box yang memproduksi 84 tipe set top box yang kami anggap itu dapat dipertanggungjawabkan. Hanya sampai di situ," kata Johnny.

Baca juga: Banyak Warga Jadi Korban, Polisi Selidiki Penipuan Jual Beli STB di Marketplace

Sebelumnya diberitakan, solusi set top box sebagai alat untuk membantu masyarakat mengakses siaran televisi digital masih mengalami kendala.

Hal itu terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat untuk mendapatkan set top box.

Salah satu keluhan itu adalah soal harga yang dinilai terlalu mahal.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengaku mendapatkan keluhan soal STB dari warga daerah pemilihannya (dapil) di Sumatera Selatan.

"Waktu itu disampaikan dalam rapat bahwa harganya sekitar Rp 150.000 dan Rp 200.000, tapi sekarang di pasaran sudah sampai Rp 400.000 sampai Rp 500.000," kata Bobby dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menkominfo, Rabu.

Politikus Partai Golkar itu lantas bertanya kepada Menkominfo Johnny G Plate terkait pengawasan harga STB maupun regulasinya.

Sebab, dari laporan warga itu justru menjadi pertanyaan tentang regulasi terhadap pengaturan harga akses STB.

Baca juga: Anggota DPR: Kita Dikomplain Pak Menteri, Harga Set Top Box di Pasaran sampai Rp 500.000

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com