Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK: Banyak WNI Tukar Uang Tunai sampai Sekoper di Mal Singapura, tapi Tak Tercatat

Kompas.com - 23/11/2022, 21:39 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada sebuah pusat perbelanjaan di Singapura yang digunakan orang Indonesia untuk menukarkan uang rupiah.

Hal itu diketahui setelah tim PPATK menelusuri banyaknya uang tunai yang masuk ke Indonesia dari luar negeri.

"Saya kirim orang ke sana, ternyata di Singapura ada satu mal yang khusus buat supermarket uang asing," ungkap Ivan dalam acara Diseminasi Regulasi Mengenai Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia secara virtual, Rabu (23/11/2022).

Ivan juga mengungkapkan bahwa banyak orang Indonesia yang pergi ke Singapura membawa koper kosong. Nantinya, kata dia, koper itu akan diisi oleh uang yang telah ditukarkan melalui supermarket yang ada di dalam Mal tersebut.

Baca juga: PPATK Ungkap Adanya Uang Tunai Triliunan Rupiah Masuk Indonesia Tanpa Tercatat

"Jadi orang Indonesia yang datang ke sana dia cuma bawa koper, tuker di sini nih (supermarket), lalu dibawa ke Indonesia, digotong," terang Kepala PPATK.

"Ada foto terkait dengan digotong dengan taksi dan segala macem. Ini (di supermarket) orang Indonesia semua" ucapnya melanjutkan.

PPATK, lanjut Ivan, kemudian melaporkan temuan adanya tempat penukaran uang tunai tersebut ke Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lantas, Bea Cukai kemudian menindaklanjuti temuan PPATK dan menangkap sejumlah orang Indonesia yang membawa uang tunai tersebut.

"Lalu, kita informasikan ke Bea Cukai ada yang begini, (kemudian ditindaklanjuti Bea Cukai) coba random saja, begitu ditangkap, segini besar," paparnya.

Triliunan uang tunai masuk tanpa tercatat

Lebih lanjut, PPATK juga mengungkapkan adanya uang triliunan rupiah yang masuk ke Indonesia tanpa tercatat.

Ivan mengatakan, termuan itu ditelusuri guna mendalami banyaknya uang tunai ketika lembaga penegak hukum melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Baca juga: Lukas Enembe Bantah Temuan PPATK soal Setoran Rp 560 M ke Kasino Judi

"Kalau penangkapan OTT (operasi tangkap tangan) selalu ada uang tunainya di situ, lalu PPATK cari, ini asalnya dari mana gitu?" kata Ivan.

Menurut Ivan, penelusuran dilakukan dengan membandingkan data bawaan uang tunai melintasi batas negara atau cross border cash carrying (CBCC) dengan aplikasi Passenger Risk Management (PRM) milik Bea Cukai.

Hasilnya, nama satu orang tercatat hanya 4 kali melaporkan bahwa ia membawa uang tunai ke Indonesia. Sementara jika ditelusuri melalui aplikasi PRM, satu orang tersebut tercatat 154 kali masuk ke Indonesia dengan membawa uang tunai.

"CBCC yang PPATK terima angkanya jauh di bawah PRM-nya, misalnya, laporan yang PPATK terima, orang yang melaporkan terkait masuknya dia ke Indonesia itu hanya 4 kali dari 1 nama," ungkap Ivan.

"Jadi, nama si X itu hanya terpantau melalui CBCC itu 4 kali dia melaporkan (mambawa uang tunai), tetapi di-crosscheck dengan PRM dia 154 kali masuk. Berarti ada 150 kali dia masuk tidak melaporkan," jelasnya.

Baca juga: DPR Tolak RUU Pembatasan Uang Kartal, Mahfud: Katanya Politik Harus Bawa Uang Tunai

Halaman:


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com