Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Kita Dikomplain Pak Menteri, Harga "Set Top Box" di Pasaran sampai Rp 500.000

Kompas.com - 23/11/2022, 13:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan keluhan yang diterimanya dari warga Sumatera Selatan (Sumsel) terkait pengadaan set top box (STB) sebagai alat bantu untuk beralih ke televisi digital.

Keluhan itu seputar harga STB di pasaran yang berbeda dengan harga dari pemerintah.

"Waktu itu disampaikan dalam rapat bahwa harganya sekitar Rp 150.000 dan Rp 200.000, tapi sekarang di pasaran sudah sampai Rp 400.000 sampai Rp 500.000," kata Bobby dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menkominfo, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Beli Set Top Box di Toko Online, Dua Warga Bekasi Malah Dikirimi Garam dan Sabun Colek

Politisi Golkar itu lantas bertanya kepada Menkominfo Johnny G Plate terkait pengawasan harga STB maupun regulasinya.

"Apakah ada pengawasan terhadap harga? atau kah ini benar-benar diserahkan kepada mekanisme pasar berdasarkan suplai dan demain," kata Bobby.

Kendati demikian, Bobby mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah membagikan STB gratis. Namun, menurut dia, jumlah yang dibagikan itu masih sedikit.

Bobby pun dikritik warga daerah pemilihannya, yakni Sumsel terkait STB ini.

"Banyak benar kita ini dikomplain, Pak. Pas dikomplain, saya bilang, ya ini kan kalau buat yang mampu bisa belilah harganya cuma Rp 200.000, malah kita dimarahi Pak. Kata siapa Bapak, Rp 200.000, ini saya mau beli di luar Rp 400.000," ujar Bobby.

Dari situ, Bobby mengetahui fakta bahwa harga STB di pasaran tidak sesuai yang dijanjikan pemerintah.

Baca juga: Nilai Tak Tepat Sasaran, Desa di Gresik Kembalikan Bantuan STB TV Digital

Oleh karena itu, dia meminta ada kepastian soal regulasi harga STB yang digadang untuk membantu masyarakat menikmati siaran digital.

"Karena STB ini kan bukan barang mewah, Pak. Ini adalah device atau alat untuk memastikan masyarakat yang belum memiliki digital televisi, bisa mengakses informasi yang sudah ASO ini," kata dia.

"Nah ini yang ingin kami pastikan sehingga masyarakat itu tidak terbebani," ujar Bobby.

Untuk menonton siaran TV digital, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan perangkat TV analog biasa dengan perangkat tambahan STB atau biasa disebut Digital TV Box.

STB berfungsi untuk menangkap sinyal digital dan mengonversinya agar dapat diterima TV analog biasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com