Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI Minta Kapolda Metro Jaya Dicopot, Duga Ada Supervisi ke Polres Jaksel dalam Kasus Brigadir J

Kompas.com - 21/11/2022, 15:34 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Mabes Polri mencopot Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran karena diduga turut menghalang-halangi proses penyidikan pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J

Boyamin mengatakan, dalam proses hukum yang dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan terhadap kematian Brigadir J terdapat supervisi dari Polda Metro Jaya. Termasuk, oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro, AKBP Jerry Siagian.

“Jadi, kalau dari tataran itu, apapun peristiwanya, ternyata ini kena prank (misalnya) gitu, maka ketika Kapolresnya dicopot, Kapoldanya juga harus diganti,” kata Boyamin dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (21/11/2022).

Sebagaimana diketahui, Mabes Polri mencopot Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budhi Herdi Susianto setelah dinonaktifkan dari jabatannya pada 20 Juli 2022.

Baca juga: Putri Candrawathi Bantah Lihat dan Lewati Jenazah Brigadir J

Budhi Herdi adalah orang pertama yang mengumumkan kepada publik terkait kematian Brigadir J.

Saat itu, ia menyebut Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Sementara itu, Jerry diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri karena melakukan perbuatan tercela dalam menangani kematian Brigadir J.

Boyamin kemudian membandingkan tindakan terhadap Kapolda Metro Jaya dengan langkah Mabes Polri yang mencopot Kapolda Jawa Timur, Irjen Nico Afinta usai tragedi Kanjuruhan di Malang.

Menurutnya, dalam kasus Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, Mabes Polri tidak hanya mencopot Kapolres Malang. Nico Afinta selaku Kapolda juga dicopot.

Baca juga: Ferdy Sambo Sempat Tanda Tangani Berkas Kasus Brotoseno di Hari Brigadir J Tewas

Berkaca dari hal ini, ia meminta Kapolda Metro Jaya juga dicopot buntut keterlibatan anggotanya dalam obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan kematian Brigadir J.

“Artinya pada tahapan itu, selaku Kapolda harus bertanggungjawab, pucuk pimpinan tertinggi mengatur anak buah dan mengelola anak buah,” ujar Boyamin.

Sebelumnya, Brigadir J tewas dengan sejumlah luka tembak di tubuh. Ia diduga menjadi korban pembunuhan berencana.

Tak hanya itu, kasus kematiannya sempat disebut sebagai peristiwa tembak-menembak.

Puluhan anggota korps Bhayangkara turut terseret dalam perkara ini. Sebanyak tujuh di antara mereka dipecat sementara yang lainnya mendapatkan sanksi etik dan pemeriksaan internal.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan lima orang tersangka yakni, Ferdy Sambo, Istri Sambo Putri Candrawathi, ajudan Sambo Brigadir Ricky Rizal, Bharada Richard Eliezer, dan pembantu Sambo bernama Kuat Ma'ruf.

Saat ini, mereka berlima sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Baca juga: Profil dan Sepak Terjang Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com