Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Harap Muhammadiyah Bantu Pemerintah Majukan Ekonomi

Kompas.com - 20/11/2022, 19:12 WIB
Dani Prabowo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap, Muhammadiyah dapat ikut andil dalam memajukan perekonomian Tanah Air.

Kemiskinan, kata dia, saat ini masih menghantui kehidupan umat dan bangsa. Kondisi ini kian mengkhawatirkan dengan banyaknya industri padat karya yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya karena mengalami penurunan produksi.

Sehingga dikhwatirkan menambah jumlah warga miskin baru di Indonesia.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Dijadwalkan Tutup Muktamar Muhammadiyah

“Karena ruh-nya Muhammadiyah ini adalah jaringan bisnis dan ekonomi. Bahkan Kiai Ahmad Dahlan juga seorang saudagar. Maka itu saya harap ada agenda ke depan untuk memajukan ekonomi kita,” kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Minggu (20/11/2022), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Sejauh ini, ia menambahkan, Indonesia masih memiliki ketahanan pangan yang kuat, karena tidak terlalu bergantung pada pasokan pangan dari luar negeri.

Kendati demikian, Muhadjir tak membantah, bila Indonesia juga tengah dihantui oleh kondisi ketidakpastian global akibat adanya konflik Rusia-Ukraina. Meskipun, sejauh ini Indonesia masih cukup beruntung dibandingkan negara lain karena masih mampu menjaga inflasi di bawah 5 persen.

Baca juga: Profil Abdul Muti yang Kembali Terpilih Jadi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

Oleh sebab itu ujarnya, Indonesia harus tetap waspada dengan kondisi dunia saat ini. Karena, konflik Rusia-Ukraina menyebabkan beberapa negara mengalami krisis energi dan pangan.

"Kita syukuri, arahan Presiden untuk melaksanakan program food estate kemudian mendorong upaya untuk swasembada pangan melalui berbagai subsidi termasuk pemanfaatan bantuan dana desa dapat memperkuat ketahanan pangan kita," ucap Muhadjir.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menko PMK Minta Muhammadiyah Bantu Pemerintah Hadapi Krisis Global

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Nasional
PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

Nasional
Cak Imin Bakal Putuskan Hasil Uji Kelayakan Bobby Jadi Cagub dari PKB

Cak Imin Bakal Putuskan Hasil Uji Kelayakan Bobby Jadi Cagub dari PKB

Nasional
Dilaporkan ke KPK, Khofifah: Saya Baru Dengar

Dilaporkan ke KPK, Khofifah: Saya Baru Dengar

Nasional
Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum 'Etika Bisnis dan Keberlanjutan' di UGM

Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum "Etika Bisnis dan Keberlanjutan" di UGM

Nasional
Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

Nasional
Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

Nasional
Bamsoet Klaim Ada Aspirasi Publik yang Ingin UUD 1945 Diamendemen Lagi

Bamsoet Klaim Ada Aspirasi Publik yang Ingin UUD 1945 Diamendemen Lagi

Nasional
Setelah Surya Paloh, Pimpinan MPR Akan Sambangi Amien Rais dan Cak Imin

Setelah Surya Paloh, Pimpinan MPR Akan Sambangi Amien Rais dan Cak Imin

Nasional
Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Nasional
Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Nasional
UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

Nasional
RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

Nasional
Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com