Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Komnas HAM, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Tagih Janji Jokowi

Kompas.com - 17/11/2022, 17:20 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan menagih janji Presiden Joko Widodo yang menyebut akan mengusut tuntas peristiwa Kanjuruhan.

Hal tersebut disampaikan Yono, salah seorang keluarga korban yang ikut hadir melakukan audiensi di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2022).

"Kita mau nagih janjinya Bapak Kepala Negara kita yaitu Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang mengatakan bahwa ini harus diusut tuntas," ujar Yono di Kantor Komnas HAM, Kamis

"Tidak ada yang ditutup-tutupi, itu saja yang saya sampaikan," tutur dia.

Baca juga: Viral Unggahan Puan-Megawati Disorot gara-gara ke Itaewon tapi Tak ke Kanjuruhan, PDI-P Beri Penjelasan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dari pengusutan tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu (1/10/2022) lalu yang menewaskan sedikitnya 134 orang.

Jokowi menegaskan, pihak-pihak yang bersalah dalam kasus ini mesti dijatuhi sanksi, termasuk sanksi pidana jika memenuhi syarat.

"Kenapa dibentuk tim pencari fakta independen karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk pidana juga sama," kata Jokowi usai menjenguk korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Rabu (5/10/2022).

Baca juga: Survei Indikator: 39,1 Persen Responden Sebut Kepolisian Paling Bertanggung Jawab Atas Tragedi Kanjuruhan

Jokowi pun meminta investigasi yang dilakukan tim tersebut rampung dalam waktu secepat-cepatnya karena menurut dia semua bukti sudah terlihat.

Diketahui, kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, setelah pada laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, Arema FC kalah 2-3 di kandang sendiri, Sabtu (1/10/2022).

Pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah penonton. Akibatnya, 134 orang meninggal dunia. Mereka rata-rata meninggal dunia karena terinjak-injak dan sesak napas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com