Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Diprediksi Kantongi Sedikit Limpahan Elektabilitas Anies, tapi Banyak Kehilangan Pemilih Moderat

Kompas.com - 14/11/2022, 13:18 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti memprediksi, Partai Nasdem tak banyak mendapat limpahan elektoral atau coat-tail effect dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Di saat bersamaan, partai pimpinan Surya Paloh itu bakal kehilangan pemilih moderatnya. Sebab, mendukung Anies membuat Nasdem seolah berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Nasdem mungkin akan menerima sedikit kelimpahan elektabilitas karena mendukung Anies sebagai capres," kata Ray kepada Kompas.com, Minggu (13/11/2022).

"Tapi saat yang sama, akan bisa membuat pemilih moderat Nasdem akan beralih jika wajah Nasdem terlihat oposisional dengan Pak Jokowi," tuturnya.

Baca juga: Akankah Jokowi Benar-benar Meninggalkan Nasdem?

Ketimbang Nasdem, menurut Ray, pencapresan Anies lebih menguntungkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara elektoral.

Sebab, sama dengan Anies yang notabene dari kalangan oposisi, Demokrat dan PKS menempatkan diri sebagai partai kontra pemerintah sejak era Jokowi.

Sementara, Nasdem merupakan partai pendukung pemerintah sejak pemerintahan Jokowi periode pertama.

Oleh karenanya, Ray menduga, Surya Paloh bersikukuh tetap berada di barisan partai pendukung pemerintah karena tak ingin partainya kehilangan banyak pemilih Nasdem yang selama ini cenderung moderat.

"Memperlihatkan posisi Nasdem yang berbeda jauh dari pemerintah akan dapat menyulitkan posisi elektoral Nasdem," ujarnya.

Baca juga: Surya Paloh: Kalau Ada yang Bilang Jokowi Emoh ke Nasdem, Itu Sengaja Ingin Rusak Hubungan

Menurut Ray, Surya Paloh tak rela jika partainya didepak dari pemerintahan. Apalagi, Nasdem punya tiga kursi menteri di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), serta Menteri Pertanian.

Kendati demikian, posisi Nasdem di kabinet dinilai tidak aman. Ray menduga, Jokowi akan mencopot menteri Nasdem selambat-lambatnya pada Februari 2023.

Dari tiga kursi, sosok Menkominfo Johnny G Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memungkinkan diganti. Sementara, Menteri LHK Siti Nurbaya mungkin dipertahankan karena kinerjanya baik.

Ray menilai, Jokowi butuh ketenangan untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Sementara, keberadaan Nasdem di pemerintahan terus menuai pro dan kontra setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan.

"Pak Jokowi butuh ketenangan politik, sementara Nasdem butuh riuh rendah politik," kata Ray.

"Jadi, pilihannya memang dua, mundur atau dimundurkan," tuturnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com