Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dapat Tiga Keuntungan jika Pilih Khofifah Jadi Cawapres

Kompas.com - 11/11/2022, 19:06 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai PDI-P bakal mendapatkan tiga keuntungan jika mengusung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Keuntungan pertama, mendapatkan suara dari konstituen Nahdlatul Ulama (NU) dan merenggut suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebab, Khofifah saat ini menduduki jabatan sebagai Ketua Muslimat NU.

“Maka sosok Khofifah sebagai penarik dukungan kaum nahdliyin atau NU. Belum lagi relasi PBNU dengan PKB yang tidak mesra sehingga pasangan pengantin PDI-P dengan NU menjadi pasangan politik yang ideal,” papar Ari pada Kompas.com, Jumat (11/11/2022).

Baca juga: Usai Lakukan Pertemuan Tertutup, Hasto Puji Kinerja Khofifah di Jatim

Keuntungan kedua yang didapatkan PDI-P, lanjut Ari, semakin amannya suara konstituen di Jawa Timur.

Sebab, masyarakat Jawa Timur bisa memilih PDI-P karena Gubernurnya ikut terlibat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sedangkan keuntungan ketiga Khofifah bisa menjaring suara konstituen perempuan ditengah figur capres yang didominasi laki-laki.

“Kehadiran sosok perempuan menjadikan lebar pita dukungan pemilih. Kehadiran Khofifah menjadi nilai plus,” ungkap Ari.

Menurutnya, PDI-P bisa memikat Khofifah karena keluwesannya, pasalnya, partai berlambang banteng itu tak harus bekerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung pasangan calon (paslon) capres-cawapres dalam kontestasi elektoral mendatang.

Namun, PDI-P mesti menentukan dan menghitung siapa figur capres yang bisa memperbesar perolehan suara ketika cawapres yang dipilih adalah Khofifah.

“Hanya saja persoalan utama bagi pasangan yang diajukan PDI-P tentu idealnya sosok pria,” sebutnya.

Baca juga: Hasto Ungkap Isi Pertemuannya dengan Khofifah dan Eri Cahyadi: Strategis, Rahasia!

“Siapakah dia? Tentunya harus kader pria dari PDI-P sebagai capres,” tandasnya.

Diketahui Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengadakan pertemuan dengan Khofifah di Kantor Wali Kota Surabaya, Kamis (10/11/2022) malam.

Hasto menyatakan keduanya berbincang soal persoalan strategis yang bersifat rahasia.

Di sisi lain, sampai saat ini PDI-P belum memutuskan langkah politiknya, baik terkait koalisi maupun pengusungan capres-cawapres.

Puan Maharani dan Ganjar Pranowo menjadi kader yang banyak mendapat dukungan untuk maju sebagai capres.

Sementara itu, Puan sempat mengadakan pertemuan dengan empat pimpinan parpol yaitu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi "Online"

Nasional
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi 'Online' di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi "Online" di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com