Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/11/2022, 17:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR Lasarus menyayangkan pihak Sriwijaya Air yang diduga belum melakukan ketentuan standar penerbangan, terkait pengunduhan flight data recorder pada pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, 9 Januari 2021.

"Pengunduhan flight data, analisis, program dari Sriwijaya ini yang juga tidak sesuai ketentuan, baru 53 persen tadi pak ya," kata Lasarus dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi V DPR, Kamis (3/11/2022).

Baca juga: KNKT Ungkap Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Sriwijaya SJ-182

Lasarus menilai, hal tersebut merupakan masalah yang terjadi di Sriwijaya Air dan hal tersebut tidak boleh terjadi karena berkaitan dengan keselamatan penumpang.

"Ini masalah di Sriwijaya ini. Menyangkut keselamatan harusnya tidak ada toleransi, Pak Dirjen," ujarnya.

Lasarus kemudian mengingatkan hal itu agar menjadi perhatian Sriwijaya Air, serta Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono, yang turut hadir dalam rapat.

Dia meminta tidak ada toleransi bagi pihak maskapai apa pun yang belum memenuhi persyaratan penerbangan.

"Dengan regulasinya kita yang menentukan, kalau memang tidak kompatibel, tutup, Pak. Jangan kasih terbang dia, itu jauh lebih baik, negara ini butuh maskapai, Pak. Tapi kita lebih butuh keselamatan," kata dia.

Baca juga: Ungkap Analisis Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182, KNKT: Suara Kapten Pilot Tak Terekam

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Sriwijaya Air Anthony Raimond Tampubolon menerima masukan dari Lasarus.

Dia menyatakan bahwa Sriwijaya Air siap menerima apapun masukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada di maskapainya.

"Kami punya kewajiban untuk melakukan tindaklanjut dari rekomendasi yang nanti diberikan baik dari Kemenhub maupun KNKT dan kami juga tentunya siap untuk melakukan kewajiban kami kepada seluruh keluarga korban," tutur Anthony.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PGI Minta Gereja Tak Minta Sumbangan ke Capres-Caleg: Nanti Mereka Korupsi

PGI Minta Gereja Tak Minta Sumbangan ke Capres-Caleg: Nanti Mereka Korupsi

Nasional
Pernah Cabut 3.000 Perda, Jokowi Sekarang 'Nyerah'

Pernah Cabut 3.000 Perda, Jokowi Sekarang "Nyerah"

Nasional
RUU ASN Disahkan, Tenaga Honorer Dipastikan Tak Kena PHK Massal

RUU ASN Disahkan, Tenaga Honorer Dipastikan Tak Kena PHK Massal

Nasional
Duduk Perkara Perang Urat Saraf Menag dan PKB yang Kian Memanas

Duduk Perkara Perang Urat Saraf Menag dan PKB yang Kian Memanas

Nasional
Saksi Ungkap Ada Pengambilan Uang Rp 60 Miliar di Jalan Praja Dalam Terkait Kasus BTS 4G

Saksi Ungkap Ada Pengambilan Uang Rp 60 Miliar di Jalan Praja Dalam Terkait Kasus BTS 4G

Nasional
Kaesang Setuju Caleg atau Capres Tak Perlu Dimintai Sumbangan

Kaesang Setuju Caleg atau Capres Tak Perlu Dimintai Sumbangan

Nasional
Gerindra Sebut Prabowo Dapat Masukan dari Kiai soal Kriteria Cawapres

Gerindra Sebut Prabowo Dapat Masukan dari Kiai soal Kriteria Cawapres

Nasional
Jumlah ASN 4,4 Juta, Jokowi: Partai Boleh Banyak, tapi yang Melaksanakan Tetap Korpri

Jumlah ASN 4,4 Juta, Jokowi: Partai Boleh Banyak, tapi yang Melaksanakan Tetap Korpri

Nasional
Singgung TikTok Shop, Jokowi: Mestinya, Teknologi Muncul, Regulasi Disiapkan

Singgung TikTok Shop, Jokowi: Mestinya, Teknologi Muncul, Regulasi Disiapkan

Nasional
Soal Pertemuan Jokowi-SBY di Istana Bogor, PDI-P: Enggak Apa-apa, Bangun Silaturahmi Ya Bagus

Soal Pertemuan Jokowi-SBY di Istana Bogor, PDI-P: Enggak Apa-apa, Bangun Silaturahmi Ya Bagus

Nasional
Kaesang ke Kader PSI: Dulu Semangat Buka Lem Aibon, Sekarang Agak Kurang Berani

Kaesang ke Kader PSI: Dulu Semangat Buka Lem Aibon, Sekarang Agak Kurang Berani

Nasional
Soal Peluang Prabowo Berpasangan dengan Khofifah, Gerindra: Semua Akan Disampaikan kepada Partai Koalisi

Soal Peluang Prabowo Berpasangan dengan Khofifah, Gerindra: Semua Akan Disampaikan kepada Partai Koalisi

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU ASN

DPR Sahkan Revisi UU ASN

Nasional
PSI Akan Bertemu PDI-P Usai Megawati Pulang dari Luar Negeri

PSI Akan Bertemu PDI-P Usai Megawati Pulang dari Luar Negeri

Nasional
Pertamina Trans Kontinental Dukung Pelestarian Ekosistem Pesisir melalui Green Mangrove Action Program di Makassar

Pertamina Trans Kontinental Dukung Pelestarian Ekosistem Pesisir melalui Green Mangrove Action Program di Makassar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com