Gus Yahya Tegaskan Larangan Paham Wahabi Belum Resmi: Bukan dari PBNU

NUSA DUA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa pihaknya tidak secara resmi merekomendasikan larangan bagi paham ekstrem Wahabi/Wahabisme di Indonesia.

Isu ini sebelumnya mencuat setelah Lembaga Dakwah PBNU, badan otonom ormas Islam itu, meminta pemerintah melarang penyebaran Wahabisme, dalam hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Asrama Haji Jakarta, 25-27 Oktober 2022.

“Itu kan pembicaraan di antara mereka yang belum resmi karena bukan dari PBNU,” kata Gus Yahya usai pembukaan Forum Agama G20 (R20) di Nusa Dua, Bali, Rabu (2/11/2022).

Gus Yahya justru menyatakan bahwa perbedaan antara kelompok agama harus dibahas dan dipikirkan jalan keluarnya, supaya tidak menyulut pertentangan.

Baca juga: Sejarah Gerakan Wahabi di Arab Saudi

Menurutnya, masih dalam konteks Wahabisme, masih ada peluang bagi kelompok-kelompok beragama untuk tiba pada kesepakatan bersama.

Ia juga tak menutup pintu bahwa hal tersebut akan dibahas dalam forum R20 yang sedang diselenggarakan.

"Insya Allah," ucap Yahya.

Forum keagamaan Religion 20 (R20) resmi dimulai hari ini, Rabu (2/11/2022), di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Bali, untuk membahas bagaimana konflik berbasis agama harus berakhir dan bagaimana agama dapat menjadi jalan keluar atas masalah-masalah dunia.

Forum ini diprakarasai Nahdlatul Ulama (NU), bekerja sama dengan Liga Muslim Dunia, dihadiri oleh para pemuka agama dan sekte dari berbagai belahan dunia, mendahului Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dalam waktu dekat.

Baca juga: Paus Fransiskus di R20: Agama Tak Dapat Menghindar dari Dinamika Dunia, Tolak Radikalisme

NU mengeklaim bahwa sedikitnya 430 perwakilan dari 20 negara lebih telah mengonfirmasi hadir, dengan 30 lebih pembicara.

Namun, helatan ini pun tak lepas dari kontroversi karena diundangnya Varanasi Ram Madhav, pemimpin Bharatiya Janata Party sekaligus pemuka Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organisasi sayap kanan India yang dikaitkan dengan kasus-kasus antikeragaman di Anak Benua.

NU mengeklaim bahwa diundangnya RSS tak terlepas dari status India sebagai presidensi R20 berikutnya dan ormas itu dianggap representatif, serta bahwa forum R20 akan menjadi ajang yang tepat untuk mendiskusikan masalah ini.