Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan 4 Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Kompas.com - 19/10/2022, 18:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan empat skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Azwar Anas, skenario itu dipersiapkan untuk pemindahan tahap awal, yakni pada 2024.

"Ada empat skenario. Ada skenario pertama 1.971 orang pindah, kedua 5.716 orang pindah, ketiga 60.000 orang pindah, dan keempat 100.000 orang pindah," ujar Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (19/10/2022).

Meski demikan, Azwar Anas menyebut bahwa empat skenario di atas masih dalam tahap proses untuk ditentukan kepastiannya.

Baca juga: Jokowi Bertemu Tony Blair di Istana, Minta IKN Dipromosikan ke Dunia

Ia memastikan bahwa pada saatnya nanti akan ada salah satu skenario yang dipilih.

Anas mengungkapkan, secara garis besar ASN yang nanti akan pindah pertama kali ke IKN adalah yang menangani kebijakan langsung soal ibu kota baru.

Sementara itu, ASN yang selama ini menangani pelayanan dan bisnis masih bisa dipertahankan dulu di Jakarta.

"Ya KemenpanRB kira-kira gitu ya. Skenarionya apakah semua kementerian pindah ke sana atau eselon yang terkait dengan IKN (terlebih dulu). Ini skenario yang masih diproses," kata Anas.

"Sedang dikaji terkait dengan beberapa kementerian/lembaga dan berapa eselon I untuk didata. Bisa saja kementeriannya supporting tapi kebijakannya dia deputinya tidak terkait dengan IKN," ujarnya lagi.

Baca juga: Jokowi Minta Investor Tak Ragukan IKN, Bahlil: Presiden Berikan Warning

Sementara itu, untuk semakin meyakinkan para ASN pindah ke IKN, Azwar Anas menilai persiapan daya dukung harus dipercepat.

Sebagai contoh, fasilitas perumahan, pendidikan, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Menurut Azwar Anas, jika fasilitas pendukung sudah memadai maka ASN tidak akan lagi merasa dipaksa pindah ke IKN.

"Maka daya dukung pendidikan, kesehatan, lingkungan itu jadi bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, kalau sekolah bagus di sana, RS bagus di sana, tentu akan jadi dpilihan. Kalau tidak, orang akan merasa dipaksa. Itu sih prinsipnya," kata Azwar Anas.

Baca juga: Menteri Investasi Bantah Pembangunan di IKN Masih Sepi Investor

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com