Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Nasdem Satu-satunya Parpol yang Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM, Surya Paloh: Bodoh atau Loyal?

Kompas.com - 17/10/2022, 22:07 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, pihaknya sebagai partai politik (parpol) koalisi yang setia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia mengeklaim, Partai Nasdem merupakan satu-satunya parpol koalisi yang mendukung kebijakan Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Nasdem menganggap itu kebijakan yang tepat. Karena dianggap kebijakan yang tepat, Nasdem memberikan dukungan yang setulus-tulusnya, sepenuhnya,” sebut Paloh dalam peluncuran Nasdem Memanggil di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (17/10/2022).

“Tapi aneh bin ajaib, kalau di sidang dewan sana ada tujuh fraksi partai koalisi pemerintahan, hanya ada satu fraksi yang menyatakan jalan terus (kebijakan) kenaikan BBM ini,” ucap dia.

Baca juga: Surya Paloh: Ada yang Mempertanyakan Eksistensi Nasdem sebagai Partai Nasionalis

Ia berpandangan, situasi itu menunjukkan bahwa enam fraksi lain di DPR tak mendukung kebijakan tersebut.

Sementara itu, hanya Partai Nasdem yang sepakat terhadap keputusan Jokowi mengurangi subsidi BBM.

Paloh mengatakan, sikap itu menunjukkan komitmen Partai Nasdem untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi.

“Hanya satu fraksi yang sepakat, ini kalau tidak fraksi yang paling tolol atau paling loyalis tidak mungkin begini. Jadi terjemahkan saja Nasdem ini apakah paling tolol atau paling loyalis pada Jokowi? Silakan terjemahkan,” papar dia.

Ia lantas meminta para kadernya tak gentar menghadapi berbagai kritik dan serangan politik setelah pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Baca juga: Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Ada yang Mengatakan, Betapa Bodohnya Nasdem

Paloh mengaku telah memprediksi bahwa keputusannya bakal membawa konsekuensi, termasuk desakan agar Partai Nasdem dikeluarkan dari parpol koalisi pemerintah.

Namun, desakan itu dianggapnya sebagai pengingat untuk melihat siapa kawan dan lawan di internal koalisi.

“Di sinilah ukuran saya melihat mana kawan yang matang berpolitik, mana yang masih anak-anak, yang matang saya juga tahu, tapi yang baru belajar taman kanak-kanak saya ngerti,” ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan secara tersirat Partai Nasdem lepas dari koalisi.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," terang Hasto ditemui di kantor DPP PDI-P, Minggu (9/10/2022).


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com