Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan Mentan, Jokowi Tanyakan Penyebab Harga Beras Naik

Kompas.com - 17/10/2022, 17:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menanyakan penyebab kenaikan harga beras saat rapat bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (17/10/2022).

Hal tersebut diungkapkan oleh Mentan Syahrul Yasin Limpo usai mengikuti rapat di Istana Kepresidenan.

"Stok beras ketersediaannya cukup dan cukup aman, persoalannya Bapak Presiden tadi menanyakan kenapa harganya bisa naik," ujar Syahrul.

Baca juga: Tujuan Indonesia Mengirimkan Bantuan Beras kepada India

"Tadi diminta Bulog untuk melakukan intervensi pembelian semaksimal mungkin sehingga dari posisi itu katakanlah netralisasi harga dan lain-lain bersama Mendag. Bahwa kita diperintahkan sama-sama Mendag, Mentan, Badan Pangan Nasional, dan Bulog untuk melakukan netralisasi di bawah Pak Menko (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto)," jelasnya.

Syahrul lantas menjelaskan, ada banyak faktor di lapangan yang menyebabkan kenaikan harga beras, antara lain soal logistik, transportasi, dan sejumlah hal lain.

"Itulah yang diminta semua kita untuk turun tangan menanganinya sehingga loncatan-loncatan itu bisa dikendalikan secara normatif," jelas Syahrul.

Saat ditanya soal kapan harga beras bisa kembali normal, Syahrul menyatakan, dirinya tidak bisa ikut campur.

Baca juga: Respons Kenaikan Harga Beras, Menteri Zulhas: Kalau Harga di Bulog Naik, Pemerintah Langsung Subsidi

Menurut dia, Kementan akan berupaya memperbaiki neraca ketersediaan beras pasaran.

"Neraca harus saya perbaiki. Dengan Bulog, saya akan kasih data saya di mana beras itu ada, panennya berapa, sesuai dengan data yang ada dari badan statistik BPS kita," tambah Syahrul.

Sebelumnya, Syahrul menyatakan pihaknya tidak akan segan-segan menyubsitusi produk pangan seperti beras menjadi sagu bilamana harga komoditas tersebut tidak bersahabat alias mahal.

"Beras, kalau memang harganya tidak bersahabat potong semua pohon sagu yang ada. Kita masih punya 5 juta hektar sagu. Potong 1 juta sudah bisa bertahan 1-2 tahun, makan sagu aja," ujarnya dalam acara Kegiatan Pembekalan Penyuluhan Pertanian Nasional dengan tagline "Penyuluh Hebat, Pertanian Kuat" di Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Mentan Ajak Ganti Beras dengan Sagu, Pemprov Jateng Keberatan

Adapun terkait stoknya, Syahrul menjamin aman. Menurut dia, stok beras Indonesia surplus 10 juta ton.

Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat agar tidak perlu mempersoalkan jumlah stoknya.

"(Stok beras) aman dong. Kita punya stok dan neraca kita masih surplus 10 juta ton. Di mana persoalannya? Kamu mau berapa ton? Mau beli berapa, ayo," ucapnya.

Sementara itu, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, harga beras naik disebabkan rebutan gabah.

Hal tersebut diketahui Zulkifli setelah melakukan operasi pasar di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada 3 September lalu.

Ia mengatakan, mestinya pada periode Agustus-September harga beras bisa menurun.

"Tadi diskusi (dengan pedagang beras) apa penyebabnya (harga beras naik)? Karena rebutan gabah sehingga itu meningkat cukup signifikan. Otomatis kalau gabah naik kan jadi beras naik," kata Zulkifli.

Baca juga: Penjelasan Kementan Soal Menteri SYL Sebut Bakal Potong Pohon Sagu Jika Beras Mahal

Menurut dia, salah satu langkah untuk menjaga harga beras adalah dengan memberikan subsidi harga yang bersumber dari pemerintah daerah.

Ia mencontohkan, harga beras di Jakarta dan Denpasar masih stabil lantaran pemerintah daerah melakukan intervensi dengan memberikan subsidi harga.

"Denpasar itu berapa pun gejolak harga di pasar itu pemda jamin harganya stabil itu selisihnya enggak banyak, kira-kira Rp 1.000, enggak banyak, tapi dengan itu harga tidak jadi bergejolak. DKI juga harganya sama di sini ada subsidi dari pemerintah daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait intervensi pemerintah daerah terhadap harga beras, Zulkifli mengatakan, Presiden Jokowi sudah mengumpulkan gubernur, wali kota, dan bupati.

"Jadi kita sarapannya sekarang itu (harga beras) memang harusnya harga barang-barang pokok karena berpengaruh tinggi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com