Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Menanti Kapolri Menindak Polisi yang "Bermain" di Bisnis Tambang

Kompas.com - 16/10/2022, 17:13 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Carut marut dunia pertambangan ini, tinggal menunggu waktu saja. Suatu saat ia akan meletus keras dan merepotkan semua orang. Lebih baik Kapolri bertindak mendahului letusan itu. Dan ini salah satu cara untuk memulihkan citra kepolisian kita.

Agenda lain

Agenda lain yang patut diberi prioritas pembenahan oleh Kapolri ialah tindakan semena-mena aparat kepolisian di lapangan yang enteng sekali memidanakan orang. Gampang nian menahan.

Sudah jamak kita saksikan berbagai kasus perdata murni bisa dengan mudah dijadikan kasus pidana. Salah satu pihak yang bersengketa perdata, dengan gampang memperalat aparat kita untuk melumpuhkan lawannnya dengan cara pidana.

Saya pernah bersinggungan langsung dengan hal seperti ini. Seorang Kapolres tega menahan orang bersaudara hanya karena kedua orang bersaudara itu menjawab pertanyaan bank yang berkaitan dengan karyawan ayahnya.

Lawannya pun bersekutu dengan Kapolres untuk memidanakannya dengan dalih pencemaran nama baik melalui Internet. Nampaknya Pak Kapolres pelik membedakan antara pencemaran nama baik dengan menjawab pertanyaan.

Hingga ajal menjemput isteri pemilik perusahaan yang ditahan itu, perkara ini menggantung begitu saja. Malah, karena tak tahan diteror terus menerus, ahirnya kedua orang bersaudara tersebut menyerahkan saham milik keluarganya begitu saja.

Tuhan maha adil. Orang yang bersekutu dengan Kapolres tersebut ahirnya kandas dengan perkara lain. Ia dijadikan tersangka dan masih jadi buron hingga kini.

Berapa banyak kasus sejenis ini terjadi di sekitar kita?

Baca juga: Adukan ke Nomor Ini jika Bertemu Polisi Nakal dan Pelayanan Kepolisian Tak Memuaskan

Andaikan saya aparat negara, maka saya akan memintai keterangan mantan kapolres tersebut, yang sekarang masih aktif. Siapa tahu dan siapa nyana, ia mengetahui keberadaan sang buron.

Saya membayangkan dan menaruh harap, Kapolri juga segera membenahi institusinya untuk dengan mudah dan cepat memberi pelayanan dan perlindungan kepada rakyat bila datang melapor dan mengadukan nasibnya.

Bukan sekadar menerima dan mencatat laporan secara formal. Harus sungguh-sungguh dijalankan di lapangan.

Biar rakyat tidak dengan sinis jenaka mengatakan: “Bila Anda kehilangan seekor ayam lalu melapor ke polisi, maka hasilnya adalah, Anda akan kehilangan seekor sapi.”

Pelayanan dan perlindungan cepat, adalah jalan terbaik untuk menegakkan aturan secara kelembagaan. Biar rakyat tidak main hakim sendiri karena frustrasi, tidak menemukan mekanisme kelembagaan yang dapat menganalisasi masalah yang dihadapi.

Memberi pelayanan dan perlindungan cepat, justru memudahkan pihak kepolisian untuk mengontrol eksekusi hukum. Menunda dan mengulur-ulur waktu justru membuat kepolisian kepayahan menangani implikasi dari penundaan pelayanan dan perlindungan yang menjadi kewajibannya.

Terahir, ada baiknya Kapolri kita membenahi gaya hidup aparat kepolisian kita, termasuk isteri-isteri mereka. Apa yang dipunyai tak perlu dipamerkan di badan. Apa yang dimiliki, tak wajib dideklarasikan melalui asesoris dan mobil.

Pola dan gaya hidup yang memamerkan diri, adalah pintu utama berkecambahnya fitnah dan mekarnya desas desus.

Pameran asesoris di badan, merontokkan citra kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Nasional
PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Nasional
Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Nasional
Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Nasional
PDN Diduga Diserang 'Ransomware', Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

PDN Diduga Diserang "Ransomware", Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

Nasional
Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Nasional
Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Nasional
Sahroni Pilih jadi Anggota DPR Dibandingkan Bacagub Jakarta

Sahroni Pilih jadi Anggota DPR Dibandingkan Bacagub Jakarta

Nasional
Ajak Pemred Media Kunjungi Desa Keliki, Dirut Pertamina Kenalkan Desa Energi Berdikari Binaan Pertamina

Ajak Pemred Media Kunjungi Desa Keliki, Dirut Pertamina Kenalkan Desa Energi Berdikari Binaan Pertamina

Nasional
DPW Nasdem DKI Jakarta Ingin Yakinkan Sahroni Maju Pilkada

DPW Nasdem DKI Jakarta Ingin Yakinkan Sahroni Maju Pilkada

Nasional
Tanri Abeng Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kembali Kehilangan Tokoh Besar

Tanri Abeng Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kembali Kehilangan Tokoh Besar

Nasional
Tanggapi Kritik TImwas, Kemenag Sebut Ibadah Haji 2024 Banyak Dipuji

Tanggapi Kritik TImwas, Kemenag Sebut Ibadah Haji 2024 Banyak Dipuji

Nasional
Inklusivitas Gender Jadi Pembahasan Pansel Capim KPK

Inklusivitas Gender Jadi Pembahasan Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com