Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/10/2022, 13:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menyelidiki kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak-anak.

Ia menilai, keterlibatan BPOM diperlukan, utamanya jika ada dugaan penyebab kasus gangguan ginjal akut ini adalah obat-obatan.

Baca juga: IDAI Ungkap 5 Gejala Gagal Ginjal Akut Misterius pada Anak, Apa Saja?

Adapun tim yang dibentuk Kemenkes terdiri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan dan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

"Kasus gagal ginjal akut di anak yang masih misterius harus jadi perhatian serius. Jika sudah dibentuk gugus tugas bersama antara Kemenkes dan IDAI dan RSCM, perlu melibatkan BPOM jika dugaan penyebabnya karena obat-obatan," kata Kurniasih saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/10/2022).

Kurniasih menuturkan, BPOM dilibatkan untuk memastikan amannya semua peredaran obat. Berkaca dari kasus gagal ginjal pada anak di Gambia, penyebabnya adalah obat batuk dari India yang mengandung etilen glikol.

Etilen glikol adalah senyawa organik tak berwarna maupun berbau, dan berkonsistensi kental seperti sirup pada suhu kamar. Senyawa ini memiliki rasa yang manis dan kerap digunakan untuk tambahan serat pada polyester, minyak rem, kosmetik, dan pelumas.

"Perlu melibatkan BPOM guna memastikan semua peredaan obat, terutama yang berasal dari India. Sebab banyak bahan baku obat saat ini diproduksi di India," ucap Kurniasih.

Ia menyampaikan, gugus tugas perlu melibatkan dan mendorong BPOM untuk memeriksa kembali atas kandungan obat untuk anak yang diduga menjadi pemicu gangguan ginjal akut pada anak, termasuk obat-obatan anak yang dijual bebas.

Baca juga: Ratusan Anak Idap Gangguan Ginjal Akut Misterius, Penyebabnya Belum Diketahui

Setelah itu, gugus tugas perlu meng-update perkembangan, baik dari penelitian yang dilakukan di Indonesia maupun hasil koordinasi dengan WHO. Tak hanya itu, Kemenkes juga diminta memberikan peringatan dan perhatian kepada orang tua.

"Selalu berikan peringatan kepada orang tua untuk membawa anak ke dokter atau fayankes (fasilitas pelayanan kesehatan) terdekat sehingga obat-obatan yang diberikan atas resep dokter. Sementara hindari pembelian obat secara daring yang tidak sesuai aturan atau tanpa petunjuk dari tenaga medis/dokter," jelas Kurniasih.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 131 anak terserang gangguan ginjal akut misterius atau gangguan ginjal akut atipikal sejak Januari 2022. Kemudian belakangan, makin banyak anak-anak yang menderita kasus serupa.

Fenomena ini membuat IDAI segera melakukan penelitian. Sebab gejala yang timbul pada pasien tidak seperti gejala gangguan ginjal akut pada umumnya.

Umumnya gangguan ginjal akut merupakan efek lanjut dari kekurangan/kehilangan cairan dalam waktu singkat pada anak-anak.

Baca juga: Menkes: Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Sedang Diteliti RSCM, Hasilnya Segera Dirilis

Anak-anak bisa kekurangan cairan karena diare, dehidrasi, pendarahan hebat, atau sebelumnya menderita demam berdarah.

Namun, anak-anak ini hanya menderita batuk, pilek, demam, hingga muntah. Selang 3-5 hari, air seni yang dikeluarkan penderita menjadi sedikit atau bahkan tidak ada air seni.

Sekretaris Unit Kerja Koordinasi (UKK) Nefrologi IDAI Eka Laksmi Hidayati menjelaskan, IDAI awalnya menduga kasus ini berkaitan dengan MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) yang merupakan efek dari infeksi Covid-19 pada anak.

Namun berdasarkan analisis kasus, beberapa penderita penyakit ini dinyatakan negatif Covid-19.

"Tetapi kami melihat bahwa (131) anak-anak ini dalam wawancara dengan orang tua mengenai riwayat penyakitnya itu tidak jelas. Tiba-tiba mereka mengalami penurunan jumlah urine atau air seni. Jadi itu kita masih belum bisa mendapatkan apa penyebabnya," tutur Eka, Selasa (10/10/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com