Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Konversi Kompor Listrik, Jokowi Minta Jajarannya Hati-hati Buat Kebijakan

Kompas.com - 12/10/2022, 18:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan karena suasana hati masyarakat sedang sensitif pada beberapa waktu terakhir.

Jokowi mencontohkan, wacana konversi kompor gas LPG ke kompor listrik merupakan salah satu program yang dibuat di tengah waktu yang tidak tepat.

"Policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati. Urusan kecil-kecil, tapi sekarang ini semuanya sensitif," kata Jokowi saat memberi pengantar sidang kabinet paripurna, Selasa (11/10/2022), sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

"Urusan kemarin misalnya yang berkaitan dengan kompor listrik. Itu betul bahwa kita memang harus konversi, tapi timing-nya bukan sekarang," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Minta Lemhanas Buat Kajian soal Antisipasi dan Mitigasi Krisis

Jokowi mengatakan, wacana konversi kompor listrik itu tidak tepat karena akan memaksa pelanggan PLN untuk meningkatkan daya listrik mereka dari 450 va menjadi 1.800 va, sesuai daya kompor listrik.

Menurut Jokowi, hal itulah yang kemudian menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

"Di rakyat, hal-hal seperti itu menjadi sebuah goncangan, hati-hati ini. Jadi, hal-hal seperti ini memang yang berkaitan dengan rakyat hati-hati policy-nya," katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu lantas berpesan agar jajarannya fokus pada tugas masing-masing serta implementasi dari program-program yang ada.

"Betul-betul dilihat betul, bermanfaat ril atau tidak. Kalau enggak, bisa dibelokkan ke hal-hal yang ril," kata Jokowi.

Baca juga: Kasus Korupsi Pembelian Helikopter AW-101, Jokowi Disebut Sudah Ingatkan dalam Ratas

Ia juga menyoroti serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih rendah, yakni 62,5 persen secara umum dan 45,8 persen serapan anggaran belanja modal.

"Yang paling tinggi ya belanja pegawai karena memang ini rutinitas yang memang harus keluar. Tapi yang belanja modal, belanja barang dan jasa masih sangat rendah, termasuk bansos," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, PT PLN (Persero) membatalkan program konversi kompor gas elpiji ke kompor listrik.

PLN beralasan, hal ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, pada 29 September 2022.

PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik atau berada pada tarif normal. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” kata Darmawan.

Baca juga: Jumat, Mahfud Serahkan Kesimpulan Rekomendasi Pengusutan Tragedi Kanjuruhan kepada Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com