Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uji Materi "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS Bakal Berjuang Melalui Revisi UU Pemilu

Kompas.com - 30/09/2022, 15:51 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan Advokasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengatakan, pihaknya bakal terus memperjuangkan penurunan angka presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden.

Setelah permohonan uji materinya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (29/9/2022), dia bakal memperjuangkan sikap ini melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kami sudah mencatat banyak aspirasi masyarakat yang ingin mendiskusikan kembali angka PT 20 persen,” sebut Zainudin pada Kompas.com, Jumat (30/9/2022).

“Kami akan tetap memperjuangkan ini melalui revisi UU Pemilu terkait angka PT 20 persen yang berbekal dukungan masyarakat yang kami peroleh,” paparnya.

Baca juga: Dua Hakim Concurring Opinion terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal Presidential Threshold

Zainudin mengaku tak puas dengan putusan MK tersebut. Pasalnya, MK dinilai tak memberi ruang yang cukup untuk proses pembuktian.

“Sehingga langsung buru-buru diputuskan pasca-sidang pemeriksaan pendahuluan,” kata dia.

Ia menganggap, putusan tersebut menunjukan MK tak punya keberanian mengambil keputusan yang dinilai bakal memiliki dampak yang besar.

“Kami memahami ketidakberanian MK untuk mengabulkan perkara ini karena tentu akan terjadi perubahan yang besar atau melawan kekuatan yang besar,” tandasnya.

Adapun PKS mengajukan gugatan terkait besaran angka presidential threshold ke MK pada 6 Agustus 2022.

Baca juga: MK Tolak Seluruhnya Uji Materi Presidential Threshold yang Diajukan PKS

Alasannya angka ambang batas pencalonan presiden terlalu tinggi sehingga membatasi jumlah pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

Sementara itu, MK menolak permohonan itu karena menilai ketentuan angka presidential threshold merupakan kebijakan politik.

Sehingga, MK tak punya wewenang menentukan besarannya. Kebijakan itu terletak pada pembuat undang-undang yakni DPR dan Presiden.

Oleh sebab itu, gugatan PKS dinilai tak beralasan menurut hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulsel, Total Sepanjang 201 Kilometer

Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulsel, Total Sepanjang 201 Kilometer

Nasional
Menpan-RB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Mengacu Ketersediaan Hunian

Menpan-RB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Mengacu Ketersediaan Hunian

Nasional
KPK Selidiki Akuisisi Perusahaan Minyak Perancis M&P oleh PT Pertamina

KPK Selidiki Akuisisi Perusahaan Minyak Perancis M&P oleh PT Pertamina

Nasional
Menko Polhukam Hadi Ajak PBNU Jaga Kondusivitas Setelah Pemilu

Menko Polhukam Hadi Ajak PBNU Jaga Kondusivitas Setelah Pemilu

Nasional
Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Nasional
Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam Dinilai Cara Jokowi Amankan Sisa Masa Pemerintahan

Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam Dinilai Cara Jokowi Amankan Sisa Masa Pemerintahan

Nasional
KPK Bentuk Tim Lintas Biro Tangani Kasus Pungli di Rutan

KPK Bentuk Tim Lintas Biro Tangani Kasus Pungli di Rutan

Nasional
Minta Izin Pemda Ubah Pelabuhan Lama Makassar Jadi 'City Center', Jokowi: Kalau Enggak Diizinkan, Enggak Jadi...

Minta Izin Pemda Ubah Pelabuhan Lama Makassar Jadi "City Center", Jokowi: Kalau Enggak Diizinkan, Enggak Jadi...

Nasional
Kasus Pembangunan 3 Kampus IPDN, Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun Bui

Kasus Pembangunan 3 Kampus IPDN, Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun Bui

Nasional
ICW Kritik Ketua KPU Enggan Buka Anggaran Sirekap ke Media

ICW Kritik Ketua KPU Enggan Buka Anggaran Sirekap ke Media

Nasional
'Real Count' Sementara Menteri dan Wamen Jokowi yang Jadi Caleg: Yasonna Laoly hingga Dito Ariotedjo

"Real Count" Sementara Menteri dan Wamen Jokowi yang Jadi Caleg: Yasonna Laoly hingga Dito Ariotedjo

Nasional
ICW Sambangi KPU, Minta Informasi Pengadaan dan Pengembangan Sirekap

ICW Sambangi KPU, Minta Informasi Pengadaan dan Pengembangan Sirekap

Nasional
Polri Tangkap Buron Jepang Yusuke Yamazaki di Batam

Polri Tangkap Buron Jepang Yusuke Yamazaki di Batam

Nasional
Daftar Lengkap 38 Perwira Tinggi TNI yang Dimutasi: Danpussenif, Danpusterad, dan 4 Pangdam

Daftar Lengkap 38 Perwira Tinggi TNI yang Dimutasi: Danpussenif, Danpusterad, dan 4 Pangdam

Nasional
Merapatnya Demokrat ke Kabinet Jokowi, Menyisakan PKS sebagai Satu-satunya Oposisi...

Merapatnya Demokrat ke Kabinet Jokowi, Menyisakan PKS sebagai Satu-satunya Oposisi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com