Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru seperti Amerika

Kompas.com - 27/09/2022, 11:06 WIB
Valmai Alzena Karla Martino,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, peralihan pandemi Covid-19 menjadi endemi tidak perlu diburu-buru.

Selain itu, yang bisa menyatakan pandemi Covid-19 selesai adalah lembaga kesehatan internasional atau World Health Organization (WHO).

“Bahwa berkaitan dengan Covid-19 ini maka pandemi ya, yang menyatakan pandemi adalah WHO, yang bisa mengatakan bahwa nanti pandemi selesai ya tentunya mereka,” kata Adib dalam konferensi pers PB IDI di Gedung Dr R. Soeharto, Senin (26/9/2022).

“Kita tidak perlu ikut terburu-buru seperti Amerika (Serikat), tapi kita harus melihat menilai dari kondisi kita,” ucap Adib.

Baca juga: Satgas: RI Masuk Fase Endemi Covid-19 asal Vaksinasi Booster Capai 50 Persen

Dilansir dari BBC, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan, pandemi Covid-19 di AS telah berakhir. Meskipun AS masih memiliki masalah dengan Covid-19, menurut Biden, situasinya membaik dengan cepat.

Adib menyatakan, kemampuan serta kondisi negara masing-masing berbeda, termasuk Indonesia baik dari sisi global maupun perwilayahan.

Selain itu, untuk menyatakan pandemi selesai dan masuk ke status endemi, ada beberapa indikator utama yang mesti dipenuhi, termasuk untuk kebijakan Indonesia bebas masker.

“Indikator tentang kasus yang aktif, indikator pemeriksaan yang (kasus) positif, surveillance. Termasuk yang paling penting booster vaksin yang harus tercapai sekian persen ya,” tuturnya.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Tidak Benar WHO Menyatakan Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir

Khusus untuk permasalahan vaksin booster, Adib meminta pemerintah menambah stok vaksin.

"Pada saat respons masyarakat masih tinggi untuk mendapatkan vaksin, terutama vaksin booster, ya tolong kesediaan ini benar-benar bisa dijamin,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Erlina Burhan optimistis Indonesia bisa menuju endemi Covid-19 dengan cepat.

Syaratnya, kata dia, mengakselerasi cakupan vaksin booster di atas 50 persen sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan disiplin protokol kesehatan, yakni memakai masker seperti yang dianjurkan.

"Saya cukup optimis (terjadi endemi) dengan syarat bahwa cakupan imunisasi booster naik meninggi di atas 50 persen dan masyarakat terbiasa memakai masker, terutama di keramaian dan ruang tertutup," kata Erlina dalam Talkshow BNPB secara daring, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Joe Biden Bilang Pandemi Berakhir, Wamenkes Sebut Indonesia Masih Tunggu WHO


Erlina mengungkapkan, sejauh Ini Indonesia belum memasuki fase endemi lantaran terdapat beberapa indikator yang belum tercapai.

Untuk menuju endemi, laju penularan kasus harian harus kurang dari 5 persen, angka kasus aktif kurang dari 5 persen, tingkat kematian (fatality rate) sekitar 2 persen, dan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) kurang dari 5 persen.

Adapun Indonesia, kata Erlina, angka kasus positif masih di kisaran 5,8 persen dan tingkat kematian masih sekitar 2,7 persen. Satu-satunya indikator yang sudah terpenuhi adalah tingkat keterisian tempat tidur di bawah 5 persen.

"Jadi sudah ada salah satu syarat yang terpenuhi. Jadi ini kalau bisa kita penuhi positivity rate-nya rendah, laju transmisi kurang dari 1 persen, BOR kurang dari 5 persen. Ini diamati dalam waktu 6 bulan, kemudian suatu negara bisa mengatakan kita sudah memasuki fase endemi," ujar Erlina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com