Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hormati Usulan Capres-Cawapres dari Nasdem dan PKS, Demokrat Minta Usulan soal AHY Dihargai Juga

Kompas.com - 23/09/2022, 12:14 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya menghormati pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diusulkan oleh Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Untuk itu, Herzaky meminta kepada para calon mitra koalisi untuk menghargai pula pasangan capres-cawapres yang diusulkan Demokrat.

"Kami menghargai dan menghormati independensi mekanisme penentuan capres-cawapres dari tiap parpol sahabat calon mitra koalisi. Harapan kami, begitu pula dengan sikap parpol sahabat calon mitra koalisi terhadap usulan paslon dari kami," ujar Herzaky kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Herzaky mengakui bahwa Demokrat memang belum memiliki capres-cawapres yang diusulkan secara resmi.

Baca juga: Tak Kunjung Umumkan Koalisi dengan Nasdem-PKS, Demokrat: Perbedaan Tentu Ada

Namun, ada aspirasi yang sangat kuat dari para kader Demokrat agar ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

"Hanya, belum ada keputusan resmi dari MTP PD selaku badan yang berwenang memutuskan dengan siapa kami berkoalisi dan siapa paslon yang akan kami usung," tuturnya.

Herzaky menjelaskan, Demokrat selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan Nasdem dan PKS.

Bahkan, dikatakan Herzaky makin banyak kesamaan yang dicapai antara Demokrat-Nasdem-PKS.

"Perbedaan pandangan tentu ada. Tetapi, kami lebih fokus pada kesamaan-kesamaan yang kami miliki," kata Herzaky.

Baca juga: PDI-P Ucapkan Selamat atas Rencana Pembentukan Koalisi Demokrat-Nasdem-PKS

Sementara itu, Herzaky turut mengungkapkan perkembangan terkini dari koalisi yang sedang dibangun Demokrat-Nasdem-PKS.

Ia mengatakan, pembahasan selama ini lebih fokus pada rencana program ke depan dan kriteria sosok yang dianggap pas untuk mengorkestrasi visi, misi, program yang ingin mereka wujudkan bersama.

"Untuk capres dan cawapres sendiri, bagi kami selama memenuhi kriteria integritas, kapasitas, elektabilitas, memiliki kesamaan chemistry, dan yang paling penting memiliki semangat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan, sangat terbuka dengan nama-nama atau pun usulan dari tiap partai," ujarnya.

Baca juga: PKS Sebut Penjajakan Koalisi bersama Demokrat-Nasdem Masih Bicarakan Figur Cawapres

Sebelumnya, Juru Bicara PKS M Kholid mengatakan, pihaknya mengusulkan tiga nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) dalam penjajakan koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

“PKS ajukan beberapa nama misalnya Ahmad Heryawan yang berpengalaman sukses memimpin Jawa Barat selama 10 tahun,” kata Kholid pada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

“Atau Irwan Prayitno yang berhasil pimpin Sumatera Barat selama dua periode, atau Hidayat Nur Wahid, tokoh nasional yang memimpin MPR RI sudah tiga periode,” ungkapnya.

Sementara itu, Kholid menyebutkan, Partai Demokrat dan Partai Nasdem juga mengusulkan masing-masing kandidat cawapresnya.

“Tentu kami juga menghormati aspirasi Demokrat yang ajukan AHY atau Nasdem yang ajukan Andika Perkasa atau Khofifah (Indar Parawansa),” kata Kholid.

Diketahui, partai Demokrat, PKS, dan Nasdem belum juga mengumumkan bakal berkoalisi untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi, Diprediksi karena Kedekatan Surya Paloh-Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com