Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Ini Respons Hasto Kristiyanto

Kompas.com - 21/09/2022, 21:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengajak Partai Demokrat untuk menyampaikan data penelitian guna mengungkap adanya dugaan pengaturan Pemilu 2024 serta penjegalan pasangan tertentu.

Hasto mengatakan, hal tersebut lebih baik ketimbang mengungkit masalah lain yang tidak ada hubungannya, misalnya soal kasus Harun Masiku.

"Di situ kami sampaikan fakta-fakta termasuk penelitian dari Marcus Mietzner. Jadi jawabannya (Demokrat seharusnya) adalah bagaimana meng-counter fakta-fakta itu. Bukan dengan Harun Masiku,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: PDI-P Ungkap Alasan Gencar Sikapi Pernyataan SBY Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

Lebih jauh, Hasto menyinggung soal proses rekrutmen Anas Urbaningrum sebagai mantan Komisioner KPU yang menjadi kader Partai Demokrat.

Menurut Hasto, perekrutan Anas tersebut menimbulkan berbagai spekulasi publik.

“Karena ketika merekrut anggota KPU, dan kemudian dijanjikan di dalam kepengurusan suatu partai politik, ini suapnya jauh lebih dahsyat dari apa yang terjadi pada Harun Masiku, berbeda kualitasnya," tutur Hasto.

Baca juga: SBY Diminta Lebih Hati-hati, Tudingan soal Potensi Pemilu 2024 Curang Bisa Guncang Stabilitas Politik

Hasto mengatakan, jika benar Demokrat menjanjikan sesuatu agar Anas menjadi kadernya, maka hal itu adalah suatu tradisi demokrasi yang sangat tidak sehat.

"Ini suap politik yang betul-betul sangat berbahaya di dalam kualitas demokrasi kita," imbuh dia.

Sebelumnya, Herzaky menyinggung soal kasus korupsi yang melibatkan salah satu Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 2019.

“Kan salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, yang sudah buron 1.000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009,” kata Herzaky dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

Komentar itu disampaikan Herzaky di tengah isu dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Pernyataan SBY soal Pemilu Settingan Dinilai Bukan Akibat Perseteruan Demokrat vs PDI-P

Pidato SBY dalam forum tertutup itu tersebar di media sosial. Dia mengatakan bakal turun gunung dalam mengawal kontestasi elektoral mendatang.

Alasannya, SBY menerima informasi bakal ada upaya kecurangan pada gelaran Pemilu 2024.

Hasto menanggapi pernyataan SBY dengan mengungkapkan bahwa kecurangan justru terjadi pada Pemilu 2019. Salah satu kecurangan yang terjadi adalah manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Pacitan, Jawa Timur.

"Ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi," ungkap Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com