Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ungkap Alasan Gencar Sikapi Pernyataan SBY Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

Kompas.com - 21/09/2022, 20:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto membeberkan alasan pihaknya getol menyikapi narasi dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hasto mengatakan, hal itu perlu diluruskan karena pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rakyat menjadi pihak yang dirugikan karena narasi tersebut.

"Kemudian Pak SBY mengatakan bagaimana kejahatan terjadi, hak rakyat diinjak-injak. Ini kebatilan, ini kejahatan yang nyata-nyata itu ditujukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Di Sekolah Partai, Hasto Singgung Elite Politik yang Sibu Bicara Kecurangan Pemilu 2024

Selain pemerintahan Jokowi, dugaan kecurangan itu dinilai berimbas pada kepercayaan penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di sisi lain, Hasto mengatakan, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas Pemilu.  "Maka atas tuduhan itu kami melakukan klarifikasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Hasto menyinggung soal adanya dugaan kecurangan pemilu yang terjadi pada 2009. Dia mempertanyakan suara Partai Demokrat yang naik 300 persen dari pemilu sebelumnya.

"Mana ada di era multipartai yang sangat kompleks ada satu partai yang naik 300 persen? Di situ kami sampaikan fakta-fakta," tutur Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Hasto meminta SBY untuk menempuh jalur hukum terkait dugaan bakal ada kecurangan pada Pemilu 2024.

Baca juga: Politik Melankolis SBY, Kini Sebut Pemilu 2024 Berpotensi Tak Jujur

Menurut Hasto, pernyataan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang menyebutkan adanya tanda-tanda Pemilu 2024 akan tidak adil dan tidak jujur, cenderung memfitnah kepemimpinan presiden Joko Widodo.

“Semua akan fair kalau dilakukan dengan baik melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung menfitnah Bapak Presiden Jokowi,” ujar Hasto dalam konferensi pers, Minggu (18/9/2022).

Hasto berharap, SBY memiliki sikap kenegarawan dengan melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 tersebut ke aparat penegak hukum atau lembaga penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Sekiranya kenegarawan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui, itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihan Partai Demokrat ikut menyampaikan suaranya,” tutur Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas': 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Jajak Pendapat Litbang "Kompas": 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Nasional
Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com