Sir Azyumardi Azra, Muazin Bangsa yang Tetap Berjarak dengan Kekuasaan

Disertasinya tentang jaringan ulama Asia Tenggara abad ke-19 mendapat acungan jempol dari mendiang MC Ricklefs, sosok yang juga banyak mengupas Indonesia dan Islam.

Baca juga: Harapan Terakhir Azyumardi Azra, Polarisasi Politik Tidak Setajam Saat Ini

Pada 4 Maret 2022, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu baru menapaki usia 67 tahun. Sebelumnya, para kolega Azra menuliskan beragam testimoni untuknya dalam buku Karsa untuk Bangsa: 66 Tahun Sir Azyumardi Azra, CBE.

Seperti dimuat di Kompas.id, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dalam peluncuran buku tersebut secara daring pada Kamis (17/3/2022), menggambarkan Azyumardi sebagai cendekiawan muslim yang berintegritas dan selalu bersuara kritis.

Dapat disimak juga pada tautan video di atas pada minutasi 1:25:30, Azra pun tak sungkan mengkritik umat Islam. Dia menyebutkan bahwa orang Islam yang adalah mayoritas di Indonesia justru punya kecenderungan psikologis bermentalitas pecundang. 

Baca juga: Prabowo Kenang Azyumardi Azra sebagai Sosok Intelektual Islam

Menurut Azra, orang Islam di Indonesia juga kehilangan kosmopolitanisme. "Tidak berani untuk berargumen," sebut dia.

Sebagai muazin bangsa, Azyumardi disebut selalu menyuarakan kritiknya yang pedas. Namun, jika ada kekeliruan dalam kritik yang disuarakan pun, Azyumardi tak segan untuk mengoreksi pendapatnya.

”Saya yang duduk di pemerintahan merasa senang ada orang yang terus menyuarakan kritiknya. Kritik bukan untuk menarget seseorang secara personal, tetapi obyektif. Beliau adalah sosok intelektual yang berintegritas,” ujar Mahfud.

Isu korupsi dan pemerintahan yang koruptif ada di antara suara keras Azyumardi Azra, termasuk di rubrik opini harian Kompas. Pada 5 Desember 2011, misalnya, Azra menulis artikel berjudul Jera Korupsi.

ARSIP KOMPAS Tangkap layar tulisan Azyumardi di harian Kompas edisi 5 Desember 2011 berjudul Jera Korupsi.

Di situ, Azra menyatakan bahwa korupsi oleh pejabat publik tidak lepas dari sifat tamak dan hedonis. 

”Memandang terus berlanjutnya korupsi dalam skala mencemaskan di kalangan para pejabat publik, korupsi yang mereka lakukan tak lain karena kerakusan. Gaji dan berbagai insentif yang mereka terima sangat lebih daripada cukup. Karena itu, mereka korupsi karena ketamakan belaka, bukan karena ”kebutuhan”," tulis Azra.

Baca juga: Kenang Azyumardi Azra, Arsul Sani: Dua Pekan Lalu Almarhum Beri Masukan RKUHP

Karenanya, Azra berpendapat hukuman untuk koruptor pun seharusnya tidak konvensional. Di antara yang tidak konvensional itu, sebut dia, adalah ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup, penyitaan seluruh kekayaan, dan kewajiban melakukan pelayanan sosial. 

Pelayanan sosial yang dimaksud adalah diwajibkan melakukan kerja sosial tertentu, seperti membersihkan toilet umum, dalam jangka waktu tertentu. ”Kalau perlu, pakaian yang bersangkutan dilengkapi dengan tulisan ’koruptor’,” tulis Azra.

Pada 11 Januari 2018, Azra juga menulis artikel di harian Kompas, berjudul Politik Korup. Kali ini, dia menyuarakan keprihatinan tentang praktik korupsi oleh kepala daerah. Meski demikian, tulisan yang sama sejatinya relevan dengan perilaku koruptif di semua jenjang jabatan politik. 

”Keterlibatan donatur atau investor politik membuat proses politik rawan manipulasi. Tidak jarang investor politik menanam kaki di beberapa tempat; memberikan ’sumbangan’ kepada sejumlah pasangan calon. Hasilnya, pasangan mana pun yang menang, sang investor tetap mempunyai kaki dalam pemerintahan,” ungkap Azra.

Baca juga: Azyumardi Azra di Mata Anies Baswedan: Sederhana dalam Kepribadian, tapi Berwawasan Luas

Berjarak dengan kekuasaan

Pengkritik yang lalu berbalik menjadi bagian dari penguasa kemudian terdiam di dalam sistem yang pernah dikritiknya, bukanlah cerita baru.