Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Buka-bukaan soal Dewan Kolonel Puan Maharani, Terbentuk 3 Bulan Lalu hingga Miliki Jenderal

Kompas.com - 20/09/2022, 18:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPR Johan Budi mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan dibentuknya sekumpulan anggota Dewan Fraksi PDI-P bernama "Dewan Kolonel".

Johan Budi menyatakan, Dewan Kolonel dibentuk untuk mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Johan Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Menurut Johan Budi, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P.

Namun, ia mengatakan bahwa terbentuknya Dewan Kolonel merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bentuk Dewan Kolonel, Wangikan Citra Puan Maharani hingga ke Dapil

Di sisi lain, Johan Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini juga menyatakan, Dewan Kolonel tidak main-main mendukung Puan Maharani maju capres 2024.

Menurut Johan Budi, anggota Dewan Kolonel kini berisikan 12 orang.

Sementara "Jenderal" Dewan Kolonel yakni Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Nah kolonel pasti ada jenderal. Jenderalnya adalah Pak Utut sama Pak Pacul. Ini saya cerita sebenarnya," ungkap eks Jubir KPK itu.

Baca juga: PDI-P Targetkan Hattrick, Puan Maharani Harap Tak Ada Lagi Jeruk Makan Jeruk pada Pemilu 2024

Sebelumnya, terbentuknya Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani diungkapkan oleh anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan.

Trimedya bahkan mengakui, dirinya ditunjuk sebagai koordinator Dewan Kolonel.

"Tapi semua dimulai dari komisi I sampe XI. Apa yang bisa kita lakukan, setiap komisi kita lakukan di dapil juga," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," lanjutnya.

Trimedya menyatakan, usulan pembentukan Dewan Kolonel itu diawali oleh anggota Fraksi PDI-P Johan Budi.

Kata Trimedya, Johan Budi mengusulkan ada hal yang perlu dilakukan fraksi PDI-P untuk menunjukkan bahwa mereka loyalis Puan Maharani.

Baca juga: Disebut Sering ke Jateng, Begini Tanggapan Puan Maharani

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com