Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kriteria untuk Pj Gubernur DKI Banyak Sekali

Kompas.com - 20/09/2022, 11:19 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada banyak kriteria untuk menentukan sosok yang akan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Namun, saat ini Jokowi belum mau membocorkan kriteria itu.

"Saya kira kriterianya (untuk Pj Gubernur DKI) banyak sekali. Nanti saja kalau sudah, nanti kita putuskan," kata Jokowi usai meresmikan ruas Tol Cibitung-Cilincing dan Tol Serpong-Balaraja Seksi 1, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/9/2022).

Presiden Jokowi lantas mengungkapkan bahwa nama-nama kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta belum sampai ke dirinya.

Baca juga: Bantah Penghapusan Daya Listik 450 VA, Jokowi: Jangan Sampai yang di Bawah Resah

Menurut dia, kemungkinan nama-nama kandidat yang ada baru sampai ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Belum sampai ke saya, mungkin baru sampai ke Mendagri," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Bidang Politik dan Media Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga.

Kolase Foto Heru Budi Hartono, Bahtiar dan Marulla Matali. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi puas dengan tiga nama pengganti Anies Baswedan. Ini alasan politisi PDI Perjuangan itu, Selasa (13/9/2022). Kolase Foto Heru Budi Hartono, Bahtiar dan Marulla Matali. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi puas dengan tiga nama pengganti Anies Baswedan. Ini alasan politisi PDI Perjuangan itu, Selasa (13/9/2022).

Tiga kandidat Pj Gubernur DKI yang terpilih adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Baca juga: Jokowi Pastikan Pemerintah Tak Hapus Daya Listrik 450 VA

"Tadi pagi hari ini, Rabu (14/9/2022) Mas Prasetyo (Edi Marsudi) Ketua DPRD DKI telah berkunjung ke Kemendagri, diterima di ruang sekjen oleh Bapak Sekjen Mendagri Bapak Suhajar Diantoro," kata Kasto kepada Kompas.com pada 14 September 2022.

"Di waktu yang sama, Bapak Mendagri sedang ada kegiatan di luar kantor. (Prasetyo) menyerahkan secara resmi daftar calon PJ hasil musyawarah kesepakatan yang menjadi usulan DPRD DKI," ujarnya lagi.

Kastorius Sinaga menyampaikan, pihaknya mengapresiasi DPRD DKI Jakarta yang sudah dengan baik melaksanakan arahan Mendagri Tito Karnavian yang sebelumnya disampaikan kepada Prasetyo lewat surat untuk menjaring dan mengusulkan tiga nama kandidat pj gubernur DKI.

Ia mengatakan, Kemendagri turut memantau pemilihan kandidat itu di Kebon Sirih dan menganggap penjaringan pada 13 September 2022 berlangsung transparan dan akuntabel.

Baca juga: Jokowi Sebut JORR 2 dan 3 Bakal Kurangi Kemacetan Jakarta

"Proses penjaringan dan pengusulan tersebut kami simak menjadi model yang baik di dalam proses pengusulan nama sesuai arahan dari Bapak Mendagri," kata Kastorius Sinaga.

Berdasarkan mekanisme yang ditempuh Kemendagri belakangan ini, tiga usulan kandidat Pj Gubernur DKI dari DPRD provinsi bakal disandingkan dengan tiga usulan kandidat dari Kemendagri.

Kastorius Sinaga menyebutkan, Kemendagri masih mencari tiga usulan kandidat mereka untuk duduk di kursi nomor satu Ibu Kota itu.

Nantinya, enam nama itu bakal masuk ke dalam tahapan pra-TPA (Tim Penilai Akhir) untuk memastikan riwayat dan rekam jejak, sebelum disidang dalam forum TPA melibatkan kementerian/lembaga.

Namun, penunjukan Pj Gubernur DKI ada di tangan presiden.

Baca juga: Jokowi: Nama Pj Gubernur DKI Jakarta Belum Sampai ke Saya, Mungkin Baru ke Mendagri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com