Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dudung vs Effendi Simbolon, Moeldoko: Bukan Zamannya Debat Sipil-Militer

Kompas.com - 19/09/2022, 14:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberikan tanggapan soal polemik pernyataan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon dengan Kepala Staf TNI AD (KASAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Menurut dia, baik sipil maupun militer harus saling menghormati.

Moeldoko pun menegaskan sudah bukan zamannya lagi memperdebatkan soal sipil dan militer.

"Ya memangnya kalau supremasi sipil enggak menghargai instutusi lain apa? Kan tetap. Ya jadi intinya bahwa kita itu saling menghormati institusi lah, enggak perlu memperdebatkan sipil-militer, bukan zamannya lagi," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Konflik KSAD Dudung-Effendi Sisakan Kritik Pengerahan Prajurit Masuk ke Politik

"Jadi ini sebenarnya enggak perlu ada perdebatan sipil-militer. Tapi bagaimana institusi itu saling memberikan penghormatan. Itu aja intinya," lanjutnya.

Moeldoko juga memberikan tanggapan atas video yang memperlihatkan Jenderal Dudung menginstruksikan agar prajuritnya mengecam anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.

Instruksi itu diberikan Dudung secara lisan pada saat rapat internal yang dilakukan secara daring di hadapan prajuritnya.

Baca juga: Beredar Video KSAD Dudung Perintahkan Prajurit Kecam Effendi Simbolon

Menurut Moeldoko, video tersebut merupakan reaksi spontan dari Dudung.

"Itu reaksi spontan, begitu Pak Effendi Simbolon minta maaf kan semuanya sudah cairlah," tutur Moeldoko.

Saat ditanya apakah Presiden Joko Widodo akan mengambil tindakan atas polemik ini, Moeldoko menyebutkan masing-masing pihak sudah memahami penyelesaiannya

"Saya pikir itu sudah tahu masing-masing harus bagaimana," tambahnya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil: Sikap KSAD Dudung Cermin Tentara Berpolitik, Tidak Profesional

Sebagaimana diketahui, polemik antara Effendi Simbolon dengan Dudung Abdulrachman berawal ketika Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI, pada 5 September 2022.

Dalam rapat tersebut, Effendi menyebut TNI seperti gerombolan. Tidak hanya itu, Effendi juga menyinggung isu renggangnya hubungan Dudung dan Andika.

Tak ayal, dua pernyataan tersebut membuat prajurit TNI AD naik pitam, mulai dari level Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Resor Militer (Korem), Komando Daerah Militer (Kodam), hingga ring utama di lingkungan Mabes AD.

Tak lama setelah pernyataannya mendapat kecaman, Effendi langsung menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Setelah itu, Dudung menyatakan dengan lapang dada menerima permintaan maaf anggota Effendi Simbolon.

Menurut dia, pernyataan Effendi menunjukkan tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan.

“Toh, Tuhan Maha Pemaaf, masa manusia tidak memaafkan, kami juga memaafkan. Manusia tidak terlepas dari kekhilafan, kesalahan, ya itulah pada dasarnya manusia tidak sempurna,” kata Dudung dalam konferensi pers di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com