Mensos Risma Pastikan Penerima BLT Diperbarui Tiap Bulan, Minimalisasi Salah Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan pemerintah terus berupaya melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos).

Hal ini dilakukan agar segala jenis bansos, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, yang saat ini tengah dalam proses salur, tepat sasaran.

"Agar bansos itu tepat salur, tepat sasaran, yang kami lakukan adalah perbaikan data itu sendiri," kata Risma dalam siaran pers, Selasa (13/9/2022).

Risma mengungkapkan, pihaknya melakukan pembaruan (update) data setiap bulan. Ia membuat Surat Keputusan (SK) baru untuk memastikan data tetap update.

Baca juga: Cek, Ini Syarat untuk Mendapatkan BLT BBM dan BSU yang Sudah Disalurkan

"Tidak setahun dua kali, tapi setiap bulan, karena pergerakan data itu dinamis sekali,” ucapnya.

Selain rutin melakukan pembaruan data, lanjutnya, penerima BLT ini juga diusulkan dan didata oleh daerah masing-masing.

Menurutnya, jika didata oleh daerah masing-masing, tidak ada yang tidak bisa karena terdapat perangkat desa/kelurahan dan perangkat kecamatan.

Pendataan oleh daerah, kata Risma, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Beleid menyebutkan, seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa.

Baca juga: Terima Laporan Penyaluran BLT BBM Tak Tepat Sasaran, Gibran: Sekali Lagi, Data Penerima Itu dari Kementerian

Begitu pun, kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah/kepala desa, sehingga lurah atau kepala desa dapat menyampaikan pendaftaran maupun perubahan kepada bupati/walikota melalui camat.

Dengan demikian, Risma berharap pembaruan data bisa menekan angka ketidaktepatsasaran penerima BLT.

“Kalau daerah mengatakan mereka (calon penerima) tidak mampu, ya diusulkan saja. Tapi, kalau mereka dianggap mampu, ya harus didrop,” ucapnya.

Bisa usul sanggah

Risma menilai, pembaruan data setiap bulan dan usulan penerima BLT oleh daerah ini berkontribusi pada padannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Yang jelas, data kami (dalam DTKS) harus padan dengan Dukcapil. Memang, tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa,” kata mantan Walikota Surabaya dua periode itu.

Di sisi lain, Kemensos sudah mengakomodasi masyarakat dengan fitur Usul Sanggah pada Aplikasi Cek Bansos.

Baca juga: Dinsos Aceh Utara Mulai Salurkan BLT BBM dan Sembako untuk 63.397 Penerima

Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk ikut memberi masukan lewat aplikasi apakah penerima BLT sudah tepat atau belum.

Aplikasi ini diklaim sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan, tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak, tapi mendapat bantuan (inclusion error).

“Dengan adanya menu ini, masyarakat bisa mendaftarkan atau menyanggah diri sendiri, keluarga atau orang lain yang berhak dan tidak berhak mendapatkan bansos sesuai dengan wilayah masing-masing,” sebutnya.