Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Istana Temui Pedemo BBM dan Jokowi yang Pulang Lewat Pintu Belakang

Kompas.com - 09/09/2022, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus terjadi di Jakarta. Demonstrasi pada Kamis (8/9/2022) kemarin terjadi di dekat Istana Kepresidenan.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Massa demonstran sempat merangsek maju menuju kawasan Istana Merdeka dan menerobos kawat berduri yang dipasang di Jalan Medan Merdeka Barat.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Bakar Ban dan Spanduk di Kawasan Patung Kuda

Kawasan Medan Merdeka Barat berada tidak jauh dari Medan Merdeka Utara tempat kompleks Istana Kepresidenan berada.

Para demonstran memaksa masuk ke kawasan Istana Merdeka dan meminta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

"Mohon Pak Polisi Pertemukan kami dengan Presiden Joko Widodo," ujar koordinator aksi melalui pengeras suara.

Para mahasiswa meminta perwakilan dari Istana Merdeka untuk keluar menemui para demonstran untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka secara langsung.

Tak hanya massa dari BEM SI, pengunjuk rasa dari GMNI juga memaksa maju ke kawasan Istana Merdeka dan menerobos kawat berduri.

"Di mana, di mana, gedung anti rakyat, gedung anti rakyat ada di seberang sana (sambil menunjuk mengarah Istana Merdeka)," kompak nyanyian dari massa GMNI.

Untuk mencegah adanya aksi unjuk rasa yang berujung ricuh, sejumlah petugas kepolisian terlihat berjaga di Jalan Medan Merdeka Barat.

Aksi saling dorong dengan aparat pun tak terhindarkan. Polisi berjaga untuk mencegah aksi massa merangsek lebih dalam ke kawasan Istana Merdeka.

Baca juga: Pangdam Jaya Akui Eskalasi Demo BBM Cukup Besar: Tapi Tak Ada Hal Genting, Jakarta Masih Aman

Janji temui demonstran

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, perwakilan pejabat Istana sempat direncanakan akan menemui perwakilan demonstran yang melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Heru mengatakan, pihak Istana akan mendengarkan aspirasi dari demonstran.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).Kompas.com/ Dian Erika Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
"Ya entah dari kepala staf presiden atau dari mana ya kita terima saja. Aspirasinya apa. Ntar kita lihat perkembangan," ujar Heru kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/9/2022).

Pada saat itu, Heru menjelaskan Presiden Joko Widodo sedang tidak berada di Jakarta.

Menurut Heru, saat itu Presiden Jokowi sedang melakukan kegiatan di Istana Kepresidenan Bogor sepanjang hari.

Heru membantah jika kegiatan presiden sengaja untuk menghindari aksi demonstrasi yang ada kemungkinan mengarah ke Istana.

Dia menyebutkan, kegiatan Presiden Jokowi sudah terjadwal sejak pekan lalu.

Baca juga: Ini Penjelasan Istana Soal Jokowi yang Pulang Lewat Gerbang Belakang Saat Demonstrasi Tolak Kenaikan Harga BBM

"Terjadwal di Bogor, memang terjadwal dari minggu lalu. Kan habis terima tamu negara di Bogor dan lanjut kegiatan hari ini di Bogor. Terkait demo, nanti mungkin dr pejabat terkait menerimanya," jelasnya.

Senada dengan Heru, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, agenda Presiden Jokowi di Bogor sudah dijadwalkan sejak pekan lalu.

Akan tetapi, apabila ada keperluan, presiden akan ke Jakarta. Saat disinggung apakah masih ada kesempatan Presiden Jokowi akan menemui para demonstran, Bey tidak memberi jawaban tegas.

Baca juga: Ada Demo Tolak Harga BBM, Jokowi Pulang Lewat Gerbang Belakang Istana

Dia kembali menyinggung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta aksi demonstrasi tidak anarkis.

"Presiden menyampaikan bahwa demo itu, perbedaan pendapat itu wajar, ada yang setuju kenaikan, ada yang tidak setuju," kata Bey.

"Presiden menyampaikan juga kemarin yang penting, tidak anarkis dan dalam koridor peraturan," tuturnya.

Lewat pintu belakang

Sementara itu, ada hal yang tidak biasa dengan kepulangan Presiden Joko Widodo dari kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (8/9/2022) sore.

Sebab biasanya presiden pulang melalui pintu gerbang di depan Istana Merdeka yang langsung menghadap Jalan Medan Merdeka Utara.

Sedangkan pada Kamis sore, Presiden Jokowi dan rombongan pengamanan tampak meninggalkan kompleks istana melalui pintu gerbang belakang yang berada di belakang Istana Merdeka. Pintu tersebut berhadapan langsung dengan Jalan Veteran.

Pantauan Kompas.com, persiapan kepulangan Jokowi sudah dilakukan sejak pukul 17.10 WIB. Saat itu petugas membuka pintu gerbang belakang istana.

Baca juga: Akan Ada Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Gedung DPR, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Mobil dinas kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo meninggalkan istana melalui gerbang belakang Istana Merdeka pada Kamis (8/9/2022).Kompas.com/ Dian Erika Mobil dinas kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo meninggalkan istana melalui gerbang belakang Istana Merdeka pada Kamis (8/9/2022).

Kemudian sejumlah petugas keamanan disiagakan untuk berjaga di sisi kiri pintu gerbang.

Tampak pula mobil patroli dan motor patroli polisi yang bersiaga di halaman belakang Istana Merdeka.

Pada pukul 17.21 WIB, ruas Jalan Veteran yang berdekatan dengan gerbang belakang Istana Merdeka sudah disterilkan dari kendaraan umum dan kendaraan masyarakat yang melintas.

Kemudian sekitar pukul 17.24 WIB, rangkaian kendaraan yang mengawal kepulangan Presiden Jokowi mulai bergerak meninggalkan halaman belakang Istana Merdeka.

Dimulai dari motor patroli polisi, motor pasukan pengamanan presiden (Paspampres), mobil Paspamres, mobil patroli polisi dan disusul mobil kepresidenan yang membawa Presiden Jokowi.

Kemudian disusul mobil paspampres dan sejumlah mobil lain yang ikut dalam iring-iringan kendaraan yang membawa presiden pulang menuju Istana Kepresidenan Bogor.

Baca juga: Peserta Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Membubarkan Diri dari Kawasan Patung Kuda

Setelah rombongan meninggalkan kawasan istana, gerbang belakang istana ditutup kembali. Jalan Veteran pun kembali difungsikan secara normal.

Terkait hal ini, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, apa yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap jalannya penyampaian pendapat.

"Justru ini menunjukkan presiden menghormati peserta aksi demonstrasi yang sedang menyampaikan aspirasi, dengan menghindari jalan-jalan yang sedang ada demo dan memilih jalan alternatif," ujar Bey kepada Kompas.com, Jumat (9/9/2022).

Deputi Protokol, Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono.Fabian Januarius Kuwado Deputi Protokol, Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono.

Dia pun menjelaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memberikan prioritas kepada presiden dalam menggunakan jalan raya.

Baca juga: Saat Mobil Presiden Jokowi Mengalah terhadap Ambulans…

 

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 134 yang menjelaskan tentang setidaknya ada tujuh kendaraan atau pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Salah satunya yakni yang dijelaskan pada poin ketujuh,

"Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara."

Selanjutnya pada Pasal 135 dijelaskan bahwa kendaraan yang mendapat prioritas harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Bagus Santosa, Diamanty Meiliana, Dani Prabowo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com