Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setpres Klaim Listrik yang Mengalir ke Istana Bersumber dari Energi Baru Terbarukan

Kompas.com - 06/09/2022, 13:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, listrik yang mengalir ke Istana Kepresidenan se-Indonesia kini bersumber dari energi baru terbarukan.

Pada hari ini, Selasa (6/9/2022), pihak Sekretariat Presiden menerima renewable energy certificate dari PT PLN (Persero) sebagai tanda bahwa 100 persen listrik di Istana bersumber dari energi baru terbarukan.

"Kita semua, Istana dari Cipanas, Bogor, Jakarta, Yogya, Bali sudah menggunakan itu (energi baru terbarukan)," kata Heru dalam acara penyerahan sertifikat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Tantangan Mencapai Target Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 Persen

Heru mencontohkan, listrik yang mengalir ke Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Bogor, dan Istana Cipanas berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kamojang.

Dia berharap, langkah Istana menggunakan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dapat diikuti oleh kementerian dan lembaga-lembaga lainnya.

Menurut dia, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memerangi kondisi perubahan iklim yang tak terduga dengan mengubah kebiasaan.

"Memang ada tambahan biaya Rp 35 per kwh, itu enggak ada nilainya dibanding kita mendukung lingkungan hijau, lingkungan yang baik, semoga mengarah juga pada yang lainnya," kata Heru.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Istana: Yang Penting Tidak Anarkis

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memuji kebijakan Sekretariat Presiden yang kini menggunakan listrik bersumber dari energi baru terbarukan dengan emisi nol.

"Kami terharu karena Istana menjadi garda depan dalam memerangi perubahan iklim dan menjadi contoh yang luar biasa bahwa penggunaan energi baru terbarukan menjadi suatu visi yang jauh ke depan," kata Darmawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com