Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Jangan Ada Lagi Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia

Kompas.com - 16/08/2022, 11:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Tatang Guritno,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi persoalan terkait minyak goreng.

Dia mengatakan, kelangkaan minyak goreng tak seharusnya terjadi mengingat Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) terbesar.

Ini Puan sampaikan dalam pidatonya di sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

"Ke depan jangan terjadi lagi permasalahan seperti kelangkaan minyak goreng di negeri sendiri, yang merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia," kata Puan.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Harga Minyak Goreng Curah Bisa Rata, Rp 14.000 Dua Pekan Lagi

Untuk mengatasi persoalan ini, kata Puan, diperlukan upaya-upaya yang fokus pada peningkatkan produktivitas pangan, industri pangan, dan kesejahteraan petani.

Dia mengatakan, Indonesia tak boleh hanya menjadi sasaran pasar dari produk luar.

"Kita ingin dapat berdikari di bidang ekonomi melalui industri nasional. Kita juga tidak ingin bangsa Indonesia hanya menjadi kuli di negerinya sendiri," ujar Jokowi.

"Kita harus bangga menggunakan produk anak bangsa Indonesia," tuturnya.

Baca juga: Kejagung: 5 Tersangka Kasus Korupsi Minyak Goreng Akan Segera Disidang

Puan mengatakan, politik pembangunan ke depan harusnya berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan nasional, kata dia, hendaknya mengintegrasikan seluruh wilayah, dari pemerintahan pusat hingga daerah. Ini demi kemajuan bangsa dan kebudayaan nasional.

Untuk mempercepat capaian tersebut, Puan mengatakan, diperlukan pemulihan sosial dan ekonomi yang fokus pada penguatan pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia, serta pembangunan kedaulatan pangan nasional.

"Penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com