Kompas.com - 08/08/2022, 20:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, penundaan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Kemenparekraf akan memanfaatkan waktu hingga Januari 2023 untuk mempersiapkan kenaikan harga tiket pada tahun depan.

"Kami sudah mendapat arahan dari Pak Jokowi, di awal minggu. Dan sudah kami koordinasikan jadi ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden," ujae Sandiaga di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/8/2022).

Dengan adanya penundaan ini, ada waktu sekitar lima bulan untuk memaksimalkan persiapan kenaikan harga tiket masuk ke TN Komodo.

Baca juga: Kenaikan Tiket TN Komodo Ditunda, Pemkab: Terima Kasih, Pak Presiden dan Pak Gubernur

Pasalnya, kenaikan harga tiket dijadwalkan pada 1 Januari 2023.

Sandiaga menuturkan, waktu lima bulan akan digunakan untuk memperbaiki komunikasi publik, menyerap aspirasi berbagai pihak, memantau kondisi di lapangan hingga menangani konflik.

"Jka ada gejolak ditangani dengan transparan, kita redam, kita tdak ingin narasi terhadap pariwisata yang sudah sangat baik, karena kita naik indeksnya, lapangan kerja juga sudah tambah 1,1 juta, ini kita pastikan bisa terus momentumnya kita kawal dan kita tingkatkan," jelas Sandiaga.

Diberitakan sebelumnya, pemrintah Provinsi NTT, akhirnya menunda kebijakan menaikkan harga tiket masuk TN Komodo, Labuah Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Awalnya, harga tiket masuk ke TN Komodo senilai Rp 3,75 juta akan diberlakukan pada Agustus 2022.

Namun, kenaikan harga tiket itu ditunda hingga Januari 2023.

Baca juga: Kenaikan Tiket TN Komodo Ditunda, HPI Minta Keputusan Pemprov NTT Sesuai Pusat

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Provinsi NTT Yohanes Rumat mengapresiasi keputusan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menunda kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Menurutnya, penundaan ini bisa dimanfaatkan untuk membuat persiapan matang sebelum harga tiket masuk baru diberlakukan.

"Terutama persiapan infrastruktur yang bersentuhan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku," kata Yohanes saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/8/2022).

Selain peraturan, Yohanes meminta pihak ketiga menyiapkan diri secara profesional untuk menentukan tarif tiket masuk.

Baca juga: Pelaku Wisata Sambut Baik Penundaan Kenaikan Tiket Pulau Komodo

"Para pihak ketiga harus menyiapkan dirinya secara profesional terkait penentuan biaya-biaya yang dihitung baik besaran maupun nama-nama mata anggaran yang dikenakan pada wisatawan maupun membership yang tergabung dalam PT Flobamor," katanya.

Yohanes meminta, pola dan sistem yang berlaku juga harus adil, berimbang, dan memiliki asas manfaat untuk semua wisatawan serta pelaku wisata.

"Jangan menonjolkan atau ada kesan monopoli akibat pembatasan-pembatasan yg tidak masuk akal," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Nasional
Perintah Jokowi Evaluasi Total Tragedi Kanjuruhan agar Peristiwa yang Sama Tak Terulang

Perintah Jokowi Evaluasi Total Tragedi Kanjuruhan agar Peristiwa yang Sama Tak Terulang

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Buka Konferensi Ekonomi Kreatif di Bali

Jokowi Dijadwalkan Buka Konferensi Ekonomi Kreatif di Bali

Nasional
Jokowi Resmi Teken Keppres TGIPF Peristiwa Kanjuruhan, Ini Susunan Anggotanya

Jokowi Resmi Teken Keppres TGIPF Peristiwa Kanjuruhan, Ini Susunan Anggotanya

Nasional
5 Perkembangan Terbaru Tragedi Kanjuruhan: 'Barangnya Kelihatan Semua' hingga Potensi Pelanggaran HAM Berat

5 Perkembangan Terbaru Tragedi Kanjuruhan: "Barangnya Kelihatan Semua" hingga Potensi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
TGIPF Diminta Sentuh Tanggung Jawab Negara dan Perbaikan Sistem Sepakbola dalam Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Diminta Sentuh Tanggung Jawab Negara dan Perbaikan Sistem Sepakbola dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PBHI: Tragedi Kanjuruhan Berpotensi Pelanggaran HAM Berat

PBHI: Tragedi Kanjuruhan Berpotensi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Sentilan Elite PDI-P ke Ganjar: Dulu Dibilang Kemajon, Kini Disinggung 'Siap Tidur'

Sentilan Elite PDI-P ke Ganjar: Dulu Dibilang Kemajon, Kini Disinggung "Siap Tidur"

Nasional
4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

Nasional
Kedekatan Mega-Prabowo dan Kemungkinan Kerja Sama PDI-P-Gerindra

Kedekatan Mega-Prabowo dan Kemungkinan Kerja Sama PDI-P-Gerindra

Nasional
Pelimpahan Tahap II Selesai, Berapa Lama Ferdy Sambo cs Ditahan Menanti Sidang?

Pelimpahan Tahap II Selesai, Berapa Lama Ferdy Sambo cs Ditahan Menanti Sidang?

Nasional
Drama Pelimpahan Sambo ke Kejagung, Diperlakukan Seolah Masih Jenderal...

Drama Pelimpahan Sambo ke Kejagung, Diperlakukan Seolah Masih Jenderal...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Awak Media Dihalangi Brimob saat Liput Pelimpahan Sambo | Anggota Provos Payungi Sambo

[POPULER NASIONAL] Awak Media Dihalangi Brimob saat Liput Pelimpahan Sambo | Anggota Provos Payungi Sambo

Nasional
Upaya Pemerintah Meniti Langkah Reformasi Hukum Usai Hakim Agung Sudrajad Tersangka

Upaya Pemerintah Meniti Langkah Reformasi Hukum Usai Hakim Agung Sudrajad Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.