Soal Bansos Dikubur di Depok, Bulog Jelaskan Kemungkinan Keterlibatan JNE

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menjelaskan soal kehadiran PT JNE dalam menyalurkan paket bansos dari presiden yang belakangan diributkan karena ditemukan terkubur sedalam 3 meter di Depok.

Bulog, kata Buwas, hanya meneken kontrak dengan PT DNR dan PT Pos Indonesia.

Namun, jika salah satu dari mereka mau melakukan subkontrak, maka tidak jadi masalah bagi Bulog. Sebab, menurutnya, yang terpenting adalah bantuan tersebut sampai ke tangan yang berhak.

"Mau dilaksanakan oleh Gojek (atau JNE) ya boleh-boleh saja. Yang penting sampai kepada sasaran dong," kata Buwas kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: Buwas Angkat Bicara, Tegaskan Bulog Tak Ada Kerja Sama dengan JNE Terkait Temuan Bansos Dikubur di Depok

"Tapi kan penanggung jawab kepada yang men-sub-kan itu. Kita kontraknya pada si A, nah sudah dia tanggung jawab pada kontrak itu," tambahnya.

Buwas lantas memposisikan dirinya sebagai pelaksana transporter yang memenangkan proyek tersebut.

Dia mengatakan, dirinya bebas dalam menunjuk ekspedisi jasa mana lagi yang ditunjuk untuk menyalurkan bansos presiden.

"Yang penting adalah sampai pada tujuannya. Itu yang paling penting. Sampai pada sasarannya," tegasnya.

Baca juga: Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Atur SOP Kubur Beras Bansos yang Tak Layak

Oleh karena itu, katanya, tidak jadi masalah juga apabilan Kementerian Sosial (Kemensos) tidak tahu soal penyaluran paket.

Buwas mengatakan, Kemensos pada prinsipnya hanya mengetahui bahwa bantuan itu sudah sampai ke sasaran, sementara penyalurannya diurus oleh Bulog selaku penanggung jawab.

"Itu kan tanggung jawab kita yang tahu. Prinsipnya adalah Kemensos berikan data penerima. Kemensos tahunya sampai ke penerima-penerima itu. Karena kita penugasannya kan memang untuk menyiapkan barangnya sampai pada sasarannya," ujar Buwas 

Menurutnya, Bulog juga tidak perlu melapor kepada Kemensos mengenai ekspedisi jasa mana yang mereka tunjuk untuk penyaluran.

Sebab, itu merupakan tanggung jawab lembaga yang ia pimpin.

"Kan itu sudah kewenangan di kita. Kan yang melaksanakan Bulog, tugasnya saat itu. Penugasannya memang dari Kemensos. Bulog dapat penugasan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan itu. Kita terima itu saja," jelasnya.

Baca juga: Tanda Tanya Penguburan Bansos Presiden di Depok dan Pemerintah yang Dinilai Lepas Tangan

Sebelumnya, Pihak Kementerian Sosial RI mengaku tidak mengetahui soal adanya kerja sama penyaluran paket sembako bantuan sosial presiden dengan jasa ekspedisi JNE.

Hal itu disampaikan Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kemensos RI Mira Riyanti saat diperiksa polisi terkait dengan penemuan sembako bantuan presiden yang terkubur di Depok.

JNE sebelumnya mengakui mengubur bantuan sembako itu karena sudah rusak sebelum bisa disalurkan ke masyarakat.

JNE juga menyebut bahwa penguburan sembako yang rusak itu sudah sesuai perjanjian kerja sama dua belah pihak.

Baca juga: 6 Fakta Sembako Bansos Presiden Dikubur di Tanah Kosong di Depok

Namun, Mira Riyanti saat diperiksa polisi mengaku tak pernah ada kerja sama antara Kemensos dan JNE.

Pejabat Kemensos itu hanya menjelaskan soal kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Yang bersangkutan menerangkan pada intinya kemensos bekerja sama dengan Bulog dalam rangka penyaluran Bansos berupa beras dari pemerintah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim, Cek Temuan Beras Bantuan Presiden yang Dikubur di Depok

Namun, kata Zulpan, pihak Kemensos RI tidak mengetahui soal kerja sama Bulog dengan PT DNR selaku pemenang tender pengadaan paket bansos, dan juga JNE sebagai penyalur ke penerima manfaat.

"Kemudian Kemensos RI, menurut keterangan yang bersangkutan tidak mengetahui terkait kerja sama Bulog dengan vendor yaitu PT DNR, apalagi dengan JNE," kata Zulpan.

Saat ini, kata Zulpan, Polda Metro Jaya sudah membentuk tim khusus (timsus) untuk mengusut temuan penimbunan bansos presiden. Timsus itu juga sudah memeriksa pihak JNE.