Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Minta Relawan Tak Buru-buru Tentukan Langkah Politik Jelang Pilpres

Kompas.com - 30/07/2022, 13:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para relawannya untuk tidak terburu-buru dalam menentukan langkah untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (29/7/2022).

"Presiden juga berpesan kepada relawan untuk tidak terburu buru dalam menentukan langkah dalam Pilpres 2024 mendatang, mengingat situasi resesi (resesi ekonomi dunia) tersebut," ujar Mustar dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dilansir pada Sabtu (30/7/2022).

"Presiden meminta relawan untuk fokus dan membantu pemerintah terhadap segala kemungkinan ke depan terkait potensi resesi dan upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi," tegasnya.

Baca juga: Relawan Temui Jokowi di Istana Bogor, Laporkan Persiapan Musyawarah Rakyat

Mustar lantas menjelaskan, pertemuan dengan Presiden Jokowi dimulai setelah shalat Jumat sekira pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.

Ada sekitar 30-an perwakilan kelompok relawan hadir, di antaranya Projo, Pospera, Sahabat Buruh Relawan Jokowi, Seknas Jokowi, PENA 98, KIB, Duta Jokowi, Kornas Jokowi, Bara JP, Solmed, RPJB, Pos Raya, GK Center, Almisbat dan sebagainyam

"Pertemuan diawali dengan paparan presiden mengenai situasi resesi global dan bagaimana posisi Indonesia dalam situasi tersebut," kata Mustar.

"Menurut Bank Dunia 60 Negara potensi Ambruk dan 40 pasti ambruk. Menurut IMF, Bank Dunia kondisi 2022 dan 2023 sulit untuk ekonomi dunia," lanjutnya.

Mustar mengungkapkan, menurut Presiden Jokowi, Indonesia sekarang ini berada di peringkat dua dunia dengan pertumbuhan 5,0 persen di bawah Vietnam.

Kemudian dalam kesempatan berikutnya para relawan bergantian berbicara.

Poin-poin yang disampaikan antara lain masukan dan usulan langkah kerja bersama dalam menghadapi situasi tersebut.

Baca juga: Anies Berterima Kasih Presiden Jokowi Hadiri Pernikahan Putrinya

Beberapa kelompok relawan dalam kesempatan itu mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dalam Musyawarah Rakyat (Musra) yang rencananya akan dilakukan di 34 Provinsi untuk menentukan capres dan cawapres untuk Pemilu 2024.

"Terkait undangan tersebut presiden mengatakan, dia belum bisa pastikan kehadirannya dan dia juga keberatan nama capres dan cawapres tersebut disebutkan," ungkapnya.

"Karena kalau Presiden hadir lalu Musyawarah Rakyat menyebutkan nama capres dan cawapres itu sama saja membuat presiden benturan dengan partai dan itu tidak baik," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com