Jokowi Disebut Minta Relawan Tak Buru-buru Tentukan Langkah Politik Jelang Pilpres

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (29/7/2022).

"Presiden juga berpesan kepada relawan untuk tidak terburu buru dalam menentukan langkah dalam Pilpres 2024 mendatang, mengingat situasi resesi (resesi ekonomi dunia) tersebut," ujar Mustar dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dilansir pada Sabtu (30/7/2022).

"Presiden meminta relawan untuk fokus dan membantu pemerintah terhadap segala kemungkinan ke depan terkait potensi resesi dan upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi," tegasnya.

Mustar lantas menjelaskan, pertemuan dengan Presiden Jokowi dimulai setelah shalat Jumat sekira pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.

Ada sekitar 30-an perwakilan kelompok relawan hadir, di antaranya Projo, Pospera, Sahabat Buruh Relawan Jokowi, Seknas Jokowi, PENA 98, KIB, Duta Jokowi, Kornas Jokowi, Bara JP, Solmed, RPJB, Pos Raya, GK Center, Almisbat dan sebagainyam

"Pertemuan diawali dengan paparan presiden mengenai situasi resesi global dan bagaimana posisi Indonesia dalam situasi tersebut," kata Mustar.

"Menurut Bank Dunia 60 Negara potensi Ambruk dan 40 pasti ambruk. Menurut IMF, Bank Dunia kondisi 2022 dan 2023 sulit untuk ekonomi dunia," lanjutnya.

Mustar mengungkapkan, menurut Presiden Jokowi, Indonesia sekarang ini berada di peringkat dua dunia dengan pertumbuhan 5,0 persen di bawah Vietnam.

Kemudian dalam kesempatan berikutnya para relawan bergantian berbicara.

Poin-poin yang disampaikan antara lain masukan dan usulan langkah kerja bersama dalam menghadapi situasi tersebut.

Beberapa kelompok relawan dalam kesempatan itu mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dalam Musyawarah Rakyat (Musra) yang rencananya akan dilakukan di 34 Provinsi untuk menentukan capres dan cawapres untuk Pemilu 2024.

"Terkait undangan tersebut presiden mengatakan, dia belum bisa pastikan kehadirannya dan dia juga keberatan nama capres dan cawapres tersebut disebutkan," ungkapnya.

"Karena kalau Presiden hadir lalu Musyawarah Rakyat menyebutkan nama capres dan cawapres itu sama saja membuat presiden benturan dengan partai dan itu tidak baik," tambahnya.