PKB Wajibkan Calegnya Ikut Pendidikan Antikorupsi di KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) wajib mengikuti pendidikan antikorupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini untuk mendukung penuh usulan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana bahwa setiap caleg dan calon kepala daerah wajib mengikuti pelatihan antikorupsi.

"Kita ingin wujudkan itu bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga di daerah. Jadi kita wajibkan seluruh Caleg ikut pendidikan antikorupsi KPK," kata Sekretaris Jenderal PKB M Hasanuddin Wahid dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022).

Untuk itu, tak lebih dari 80 orang pengurus PKB menghadiri seluruh rangkaian kegiatan pendidikan antikorupsi bernama Politik Cerdas Berintegritas (PCB) pada Selasa siang di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca juga: IPB Jadi Kampus Pilot Project Pendidikan Antikorupsi KPK

Hasanuddin menyambut baik sekaligus mengapresiasi pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan KPK.

Menurut dia, program tersebut sesuai dengan mandat pendirian PKB dan akan terus menjadi tekad seluruh pengurus maupun kader.

"Kami tentu sangat mengapresiasi dan mendukung program Politik Cerdas Berintegritas ini. Saking semangatnya dari jam 6 pagi tadi kami sudah kumpul di kantor DPP PKB sebelum berangkat ke sini," terangnya.

Anggota Komisi X DPR ini menambahkan, pendidikan antikorupsi menjadi satu media penting dalam menanamkan integritas seluruh pengurus dan kader PKB.

Dia berharap, program PCB yang digelar KPK menjadi tolok ukur suksesnya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

"PCB itu artinya KPK sukses dalam pemberantasan korupsi. Karena indikasi dari kesuksesan ini adalah kalau PCB ini terus berlangsung," ujar Hasanuddin.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan pentingnya pendidikan antikorupsi.

Dia menekankan, pendidikan antikorupsi merupakan elemen penting untuk mengakselerasi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk bagi partai politik.

"Partai politik itu seharusnya dia mengadu ide serta kreatifitas sehingga kadernya memang disiapkan untuk memimpin," kata Firli.

Baca juga: Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Firli mengeklaim, KPK mengedepankan pendidikan sebagai salah satu national interest dalam roadmap pemberantasan 2022-2045.

Menurut dia, 2045 akan menjadi tahun penting karena Indonesia akan menjadi lima kekuatan ekonomi dunia. Namun, hal itu bisa diwujudkan dengan syarat Indonesia harus bersih dari korupsi.

"Kenapa pendidikan (antikorupsi) penting? Karena ini amanat UUD 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendekatan pencegahan dan perbaikan sistem teorinya ada. Korupsi itu muncul karena gagal, lemah dan buruknya sistem," ungkapnya.