Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Diprotes, Jokowi: Silakan ke Pulau Rinca, Komodonya Sama

Kompas.com - 21/07/2022, 17:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mempersilakan masyarakat yang protes dengan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo, untuk berkunjung ke Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebab, masyarakat juga dapat menyaksikan komodo di pulau tersebut. Menurut Jokowi, komodo tidak hanya hidup di Pulau Komodo, tetapi juga di Pulau Rinca. 

Tarif tiket masuk pulau itu pun tidak dinaikkan oleh pemerintah.

Baca juga: Jokowi Sepakat Perbedaan Pentarifan Tiket Masuk TN Komodo

"Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama, wajahnya juga sama. Jadi kalau mau liat komodo silahkan ke Pulau Rinca, di sini ada komodo. Mengenai bayarnya berapa, tetap," kata Jokowi di Pulau Rinca, Kamis (21/7/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Ia menuturkan, kawasan Labuan Bajo beruntung karena komodo tidak hanya hidup di satu pulau, tetapi di tiga pulau yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.

Ia menyebutkan, pemerintah telah sepakat bahwa Pulau Komodo dan Pulau Padar akan difokuskan untuk kegiatan konservasi, sedangkan kegiatan wisata dilakukan di Pulau Rinca.

Baca juga: Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Diprotes, Jokowi Sebut Konservasi dan Ekonomi Harus Seimbang

Ia memastikan, masyarakat pun masih dapat berwisata ke Pulau Komodo untuk melihat komodo yang ada di sana, tetapi biaya yang dikeluarkan berbeda dengan yang ada di Pulau Rinca.

"Kalau mau 'Bapak saya pingin sekali Pak lihat yang di Pulau Komodo' silakan nggak apa-apa juga, tapi ada tarifnya yang berbeda," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo didasari oleh perlunya keseimbangan antara kepentingan konservasi dan ekonomi melalui turisme di Pulau Komodo.

Baca juga: Jokowi soal Kenaikan Harga Tiket Masuk ke TN Komodo: Konservasi dan Ekonomi Harus Seimbang

Masyarakat lokal yang hidup di Pulau Komodo, menolak keras wacana Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menaikkan harga tiket masuk menjadi Rp 3,7 juta yang mulai diterapkan pada 1 Agustus 2022.

Sejumlah warga Pulau Komodo menggelar aksi di halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin (18/7/2022).

Salah satu warga Pulau Komodo, Iksan mengatakan, sebelum Balai Taman Nasional Komodo mengelola kawasan wisata khusus itu, masyarakat lokal sudah menjaga wilayah itu sejak dulu.

Baca juga: Resmikan Penataan Pulau Rinca TN Komodo, Jokowi Bidik 1 Juta Turis

Oleh karena itu, masyarakat Desa Komodo mengutuk keras wacana kenaikan harga tiket masuk. Sebab, harga tiket itu hanya bisa dijangkau masyarakat menengah ke atas.

"Kami mengutuk keras Pemprov NTT yang menyatakan terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Padar, sehingga harus membatasi pengunjung menjadi 200.000 per tahunnya. Kebijakan tersebut sangat merugikan ekonomi masyarakat Komodo yang notabene 90 persen adalah pelaku pariwisata," jelas Iksan saat berorasi di Halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com